DPR RI Jadwalkan Rapat Paripurna Pukul 14.00 WIB, Usulan HMP Gibran Jadi Sorotan

GEBRAK.ID, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana menggelar Rapat Paripurna pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam agenda parlemen kali ini adalah usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan rencana pelaksanaan rapat tersebut seusai menghadiri perayaan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11/2026) malam.

Meski menyebut waktu pelaksanaan, Dasco belum dapat memastikan secara terperinci materi yang akan dibahas. Ia juga mengatakan undangan resmi rapat belum disebarkan hingga dirinya memberikan keterangan kepada wartawan.

“Besok itu, ada rencana agenda Paripurna jam 14.00 WIB kalau saya enggak salah. Tetapi sampai dengan saat ini, ini undangan belum disebarkan,” kata Dasco.

Dasco menjelaskan, dirinya tidak mengikuti kegiatan di DPR sepanjang Rabu sehingga belum mengetahui perkembangan pembahasan di parlemen. Ia menyarankan agar informasi lebih lengkap ditanyakan kepada pimpinan DPR lainnya yang mengikuti proses tersebut.

“Tadi ada Pak Cucun dan Pak Saan, sama Bu Sari yang mengikuti proses yang terjadi di DPR pada hari ini,” ujarnya.

Salah satu pimpinan DPR yang dimaksud Dasco adalah Saan Mustopa. Sebelumnya, Saan menyampaikan bahwa usulan HMP terkait Gibran akan diteruskan melalui mekanisme kelembagaan DPR, termasuk pembahasan di rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus).

Usulan tersebut telah memperoleh tanda tangan 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Jumlah itu melampaui persyaratan minimal 25 anggota lintas fraksi untuk mengajukan HMP.

Delapan fraksi yang memberikan dukungan terdiri atas PDI Perjuangan sebanyak 14 anggota, Partai Golkar 11 anggota, Partai Gerindra 11 anggota, Partai NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Partai Demokrat 18 anggota.

Saan mengatakan usulan tersebut berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden. Para pengusul merujuk pada ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

“Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” kata Saan kepada wartawan di kompleks parlemen, Rabu.

Masuknya usulan HMP ke agenda paripurna merupakan bagian dari proses awal di DPR. Dengan demikian, pengajuan tersebut belum berarti Gibran langsung dimakzulkan karena masih harus melalui tahapan dan mekanisme konstitusional yang berlaku.

(Saeful Imam/berbagai sumber)