Mundur dari Wapres, Gibran Berhak Pensiun Rp20,16 Juta per Bulan plus Rumah dan Mobil Dinas

Hak itu berlaku jika pengunduran diri ditetapkan berhenti dengan hormat. Ini rincian lengkapnya menurut UU Nomor 7 Tahun 1978. (Foto: ist)

GEBRAK.ID, JAKARTA — Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta menghapus hak keuangan dan fasilitas negara yang melekat padanya. Sepanjang pemberhentiannya ditetapkan sebagai berhenti dengan hormat, ia berhak atas pensiun dan sejumlah fasilitas sebagai bekas Wakil Presiden.

Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya Bab III.

Dalam Pasal 6 undang-undang tersebut ditegaskan, Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun. Besarnya pensiun pokok adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok Wakil Presiden sebesar Rp20,16 juta per bulan, yakni empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara sebesar Rp5,04 juta. Artinya, pensiun pokok yang berpotensi diterima Gibran juga Rp20,16 juta per bulan atau Rp241,92 juta per tahun.

Selain pensiun pokok, Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur hak tambahan. Bekas Wakil Presiden memperoleh tunjangan-tunjangan sesuai peraturan pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri, biaya rumah tangga untuk pemakaian air, listrik, dan telepon, serta seluruh biaya perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya.

Fasilitas lainnya diatur dalam Pasal 8. Negara menyediakan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya, serta kendaraan dengan pengemudinya. Penyediaan rumah kediaman itu kini dijabarkan lebih teknis melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022 tentang penyediaan, standar kelayakan, dan perhitungan nilai rumah kediaman bagi mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden.

Pembayaran hak tersebut, menurut Pasal 9, dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat. Namun, kata kuncinya adalah “berhenti dengan hormat”. Status itu belum otomatis melekat hanya karena surat pengunduran diri dikirimkan.

Sebelumnya dilaporkan, Gibran telah mengirimkan surat pengunduran diri ke MPR pada Kamis (12/11/2026). Sedangkan kabar mundur itu mencuat sejak 9 November 2026, setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap niat Gibran saat bertemu Presiden Prabowo Subianto.

Secara konstitusional, kekosongan jabatan Wakil Presiden juga berimplikasi pada pengisian jabatan. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.

Hingga proses pemberhentian itu diputuskan secara resmi, besaran dan waktu mulai diterimanya pensiun serta fasilitas tersebut masih menunggu penetapan status pemberhentian Gibran.

(Dinar K/ berbagai sumber)