Revitalisasi Sekolah Dongkrak Pembelajaran dan Ekonomi Lokal, Mendikdasmen Ingatkan Jangan Ada Pemotongan Dana

GEBRAK.ID — Program Revitalisasi Satuan Pendidikan tidak hanya bertujuan memperbaiki gedung dan fasilitas sekolah. Pemerintah juga menargetkan program tersebut mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar sekolah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan, pembangunan melalui mekanisme swakelola harus memberikan manfaat nyata bagi peserta didik dan lingkungan sekitar. Ia menyampaikan hal itu saat memberikan arahan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Revitalisasi Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2026 di Lampung, Rabu (11/11/2026).

Menurut Abdul Mu’ti, sekolah yang bersih dan memiliki fasilitas memadai dapat menciptakan suasana belajar lebih nyaman. Kondisi tersebut diharapkan meningkatkan semangat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran.

“Revitalisasi bukan tujuan, tetapi bagian dari proses. Sehingga dalam konteks pembelajaran, revitalisasi diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar,” ujar Abdul Mu’ti.

Abdul Mu’ti menjelaskan, mekanisme swakelola juga memberikan keuntungan dari sisi ekonomi. Pelaksanaan pembangunan dapat melibatkan tenaga kerja dari masyarakat sekitar, membuka kesempatan kerja, serta mendorong perputaran ekonomi lokal melalui pembelian bahan bangunan di toko-toko sekitar sekolah.

Abdul Mu’ti menyebut, program revitalisasi pada 2025 telah menjangkau 16.167 satuan pendidikan dan melampaui target yang ditetapkan. Sementara pada 2026, pemerintah merencanakan revitalisasi terhadap sekitar 80.000 satuan pendidikan.

Melalui pola swakelola, sekolah juga memiliki ruang lebih besar untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kebutuhan dan dokumen perencanaan masing-masing. Pemerintah memperkirakan mekanisme ini berpotensi melibatkan lebih dari satu juta pekerja.

Meski demikian, Mendikdasmen mengingatkan seluruh penerima bantuan agar menjalankan pembangunan secara tertib dan bertanggung jawab. Kepala sekolah serta pihak terkait harus mengikuti ketentuan dalam PKS dan dokumen perencanaan yang telah disepakati. “Laksanakan revitalisasi sebagaimana PKS yang sudah Bapak/Ibu semua tandatangani. Laksanakan semua sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat,” tegasnya.

Abdul Mu’ti juga meminta sekolah tidak memenuhi permintaan imbalan atau titipan kepentingan dari pihak yang mengaku mewakili pemerintah pusat. Ia meminta kepala sekolah tidak gentar menghadapi tekanan selama pekerjaan berjalan sesuai aturan. Sebaliknya, pemerintah akan menindaklanjuti dugaan penyimpangan melalui aparat penegak hukum.

Abdul Mu’ti menegaskan, dana revitalisasi berasal dari uang rakyat sehingga penggunaannya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. “Jadi jangan dana ini buat bancakan. Ini duit rakyat!” tandasnya.

Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikdasmen, Maulani Mega Hapsari, menjelaskan Bimtek tahap kelima berlangsung selama empat hari, Senin hingga Kamis, melalui delapan wilayah koordinasi, yakni Padang, Makassar, Kupang, Mataram, Pontianak, Surabaya 3, Surabaya 4, dan Pekanbaru.

Kegiatan tersebut melibatkan 813 satuan pendidikan dengan total 2.049 peserta yang terdiri atas kepala sekolah, perencana, dan pengawas. Sebanyak 130 satuan pendidikan dari Lampung dan Sumatera Selatan mengikuti kegiatan secara langsung dengan 390 peserta, sedangkan 683 satuan pendidikan lainnya bergabung secara daring.

Mega menegaskan, pemerintah menyalurkan dana revitalisasi secara utuh tanpa potongan. Karena itu, sekolah diminta segera melapor jika menemukan pihak yang mengatasnamakan pemerintah pusat dan meminta sebagian dana bantuan.

“Dana yang kami sampaikan nantinya kepada Bapak/Ibu di satuan pendidikan itu utuh 100 persen, tidak ada pemotongan apa pun,” ujar Mega.

(Devona R/Sumber: Kemendikdasmen)