Sekolah Negeri dan Swasta Harus Jalan Seiring, Wamendikdasmen Atip: Keduanya 2 Sayap Pendidikan Nasional

GEBRAK.ID — Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa sekolah negeri dan swasta memiliki kedudukan penting yang sama dalam membangun pendidikan nasional. Keduanya merupakan dua unsur yang saling melengkapi untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia.

Penegasan itu disampaikan Atip saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Tahun 2026 di Bali, Rabu (11/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi atas kiprah BMPS yang telah memasuki usia 55 tahun dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan swasta di Tanah Air.

“Sekolah negeri dan swasta adalah dua sayap pendidikan nasional yang tidak terpisahkan. Jika salah satu sayap tersebut kurang optimal, maka pendidikan kita tidak akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan,” kata Atip.

Menurut dia, keterlibatan lembaga pendidikan swasta merupakan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berupaya menghadirkan kebijakan yang memberikan kesempatan setara bagi sekolah negeri maupun swasta.

Salah satu bentuk dukungan tersebut terlihat melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto, khususnya program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Melalui mekanisme swakelola, pemerintah telah menjangkau lebih dari 39 ribu satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, untuk memperbaiki sarana dan prasarana.

Dukungan lainnya hadir melalui program Digitalisasi Pembelajaran dengan pendistribusian Papan Interaktif Digital (PID). Pemerintah juga meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan guru, termasuk tenaga pendidik non-ASN melalui Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan pemberian insentif.

Atip mengingatkan bahwa status sekolah tidak semestinya menjadi tolok ukur utama dalam menilai mutu pendidikan. Menurutnya, kualitas layanan, keterbukaan akses, serta kemampuan sekolah memenuhi kebutuhan murid jauh lebih penting.

“Status negeri atau swasta tidak boleh menjadi ukuran utama kualitas sebuah satuan pendidikan. Yang terpenting adalah bagaimana sekolah terus memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan murid,” ujarnya.

Atip berharap BMPS terus menjadi mitra strategis Kemendikdasmen, bukan hanya dalam koordinasi, tetapi juga dalam menyampaikan gagasan dan kontribusi nyata bagi pengembangan pendidikan nasional.

Dukungan terhadap peran sekolah swasta juga disampaikan Pemerintah Provinsi Bali. Gubernur Bali yang diwakili Staf Ahli Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Kemasyarakatan, I Made Rentin, menyebut pendidikan sebagai sektor penting untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.

Rentin menilai lembaga pendidikan swasta di Bali menjadi bagian penting dari ekosistem pendidikan. Ia berharap Mukernas BMPS 2026 menghasilkan gagasan konkret untuk menjawab tantangan pendidikan sekaligus memperkuat kontribusi sekolah swasta.

Sementara itu, Ketua Umum BMPS, Saur Panjaitan XIII, menegaskan komitmen organisasinya dalam memperjuangkan keberadaan, keberlanjutan, dan peningkatan mutu pendidikan swasta.

Dalam Mukernas 2026, BMPS membawa tiga orientasi utama, yakni afirmasi, fasilitasi, dan advokasi. Afirmasi diarahkan untuk memperkuat pengakuan terhadap kontribusi sekolah swasta. Fasilitasi berfokus pada dukungan, kemudahan, dan akses peningkatan mutu pendidikan. Adapun advokasi bertujuan memperjuangkan kepentingan serta melindungi hak penyelenggara pendidikan swasta melalui jalur dialog dan konstitusional.

Saur berharap kebijakan Pendidikan Bermutu untuk Semua dapat mengakomodasi kebutuhan sekolah swasta. Menurutnya, pemerataan akses pendidikan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas dan keberlanjutan sekolah, baik negeri maupun swasta.

(Devona R/Sumber: Kemendikdasmen)