Rekrutmen KPU dan Bawaslu 2027–2032 Rawan Intervensi Politik, Seleksi Diminta Transparan

GEBRAK.ID — Proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2027–2032 perlu mendapat pengawasan ketat. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci untuk mencegah intervensi politik yang dapat mengganggu independensi penyelenggara menjelang Pemilu 2029.

Peringatan tersebut disampaikan The Indonesian Institute melalui kajian akhir tahun bertajuk “Evaluasi Kebijakan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Tahun 2029”. Peneliti The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, mengungkapkan sejumlah persoalan yang perlu segera dibenahi agar proses pergantian anggota KPU dan Bawaslu berjalan kredibel.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan ialah belum terbukanya susunan tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu RI hingga akhir Oktober 2026. Padahal, masa jabatan anggota saat ini akan berakhir pada April 2027. Undang-Undang Pemilu mengatur pembentukan tim seleksi paling lambat enam bulan sebelum masa jabatan berakhir.

Menurut Arfianto, ketidakjelasan jadwal berisiko memangkas waktu seleksi, pemeriksaan rekam jejak kandidat, hingga kesempatan masyarakat untuk memberikan masukan. Kondisi tersebut dapat mengurangi kualitas proses penyaringan calon penyelenggara pemilu.

Kajian The Indonesian Institute mengidentifikasi lima persoalan utama dalam rekrutmen KPU dan Bawaslu. Kelima persoalan itu meliputi ketidakpastian jadwal, desain seleksi berjenjang dan aturan teknis yang belum konsisten, potensi intervensi politik, lemahnya verifikasi integritas calon maupun anggota tim seleksi, serta belum optimalnya keterwakilan perempuan dan partisipasi publik.

Arfianto mengakui keterlibatan Presiden dan DPR dalam proses rekrutmen memiliki landasan konstitusional. Namun, mekanisme seleksi tetap membutuhkan pengamanan yang kuat agar tidak membuka ruang konflik kepentingan maupun negosiasi politik dalam menentukan calon terpilih.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, The Indonesian Institute meminta Presiden segera mengumumkan susunan tim seleksi beserta jadwal rekrutmen tanpa harus menunggu revisi Undang-Undang Pemilu rampung.

Lembaga itu juga mendorong pemerintah membuka kriteria penilaian, hasil pemeringkatan, dan skor peserta pada setiap tahapan seleksi. Dengan begitu, masyarakat dapat memantau proses penentuan calon anggota KPU dan Bawaslu.

“Partisipasi masyarakat harus dibuka sejak awal melalui mekanisme keberatan publik dan audit rekam jejak. Verifikasi integritas juga perlu diperkuat melalui pemeriksaan faktual, serta kerja sama dengan KPK dan PPATK,” kata Arfianto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Arfianto juga menekankan pentingnya afirmasi keterwakilan perempuan minimal 30 persen pada setiap tahapan seleksi, bukan hanya ketika menetapkan anggota terpilih.

Dalam jangka panjang, The Indonesian Institute mengusulkan pembenahan sistem rekrutmen melalui revisi Undang-Undang Pemilu dan regulasi terkait. Usulannya mencakup penguatan independensi tim seleksi serta perubahan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan DPR menjadi rapat dengar pendapat konfirmasi terhadap calon dengan peringkat tertinggi.

Selain itu, lembaga tersebut mengusulkan standar seleksi berjenjang secara nasional dan penyesuaian jadwal rekrutmen dengan siklus pemilu nasional maupun daerah. Langkah ini penting agar pergantian anggota penyelenggara tidak berlangsung ketika tahapan pemilu sedang berjalan.

The Indonesian Institute turut mendorong perubahan ketentuan afirmasi perempuan. Rumusan yang semula hanya meminta penyelenggara untuk “memperhatikan” keterwakilan perempuan dinilai perlu diperkuat menjadi kewajiban yang lebih mengikat.

Lembaga itu mengajak masyarakat sipil, perguruan tinggi, organisasi perempuan, dan media ikut mengawal seluruh proses, mulai dari pembentukan tim seleksi hingga penetapan anggota KPU dan Bawaslu periode 2027–2032.

(Saeful Imam/Sumber: The Indonesian Institute)