MPR Bahas Ulang Jadwal Paripurna Pemilihan Wapres, Diusulkan Mundur ke 9 Desember 2026
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden mengubah agenda politik di parlemen. DPR membatalkan rapat paripurna yang semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB, dengan salah satu agenda membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran. (Foto ilustrasi: Dok. Kemenkeu RI)
GEBRAK.ID — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI kembali menggelar rapat gabungan untuk membahas jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka. Salah satu usulan yang dibahas adalah menggeser pelaksanaan sidang dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Habiburokhman, mengatakan rapat gabungan dijadwalkan berlangsung pada Senin (16/11/2026). Sebelum rapat gabungan, MPR terlebih dahulu menggelar rapat pimpinan (rapim).
“Ya jadi informasinya hari ini kan kita MPR akan melakukan rapim dan ragab, ya. Rapim dahulu baru rapat gabungan, rapat gabungan itu saya selaku Ketua Fraksi Gerindra akan hadir,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menjelaskan, sejumlah fraksi di MPR mengusulkan perubahan jadwal karena agenda sidang paripurna berpotensi berbenturan dengan kegiatan kedewanan di DPR maupun DPD.
Beberapa agenda yang menjadi pertimbangan antara lain rapat komisi dan kunjungan kerja anggota dewan. Kondisi tersebut dinilai perlu diperhitungkan agar pelaksanaan sidang paripurna dapat berjalan dengan baik dan dihadiri pihak-pihak yang berkepentingan.
Baca Juga
“Alasannya karena memang ada beberapa hal misalnya tabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan baik DPR maupun DPD, ya seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja,” ujarnya.
Meski demikian, tanggal 9 Desember masih berupa usulan yang perlu dibahas dalam rapat gabungan. Dengan demikian, keputusan mengenai perubahan jadwal tetap menunggu hasil pembahasan internal MPR.
Persiapan Verifikasi Calon Wapres
Selain membahas waktu pelaksanaan sidang, Habiburokhman juga menyoroti kesiapan administrasi calon wakil presiden yang nantinya diusulkan Presiden. Ia mengusulkan agar proses persiapan dan pemeriksaan dokumen dilakukan lebih awal, bukan menunggu seluruh tahapan mendekati pelaksanaan sidang.
Menurut dia, waktu 14 hari yang tersedia untuk proses verifikasi berpotensi tidak mencukupi, terutama untuk memeriksa dokumen penting calon.
“Saya kebetulan ditunjuk oleh partai untuk menjadi anggota tim verifikasi mengusulkan bahwa proses persiapannya dilakukan sejak saat-saat ini,” kata Habiburokhman.
Habiburokhman menilai pemeriksaan ijazah menjadi salah satu bagian paling krusial. Pengalaman dari proses sebelumnya, yang sempat memunculkan polemik, menurut dia, perlu menjadi bahan evaluasi agar mekanisme verifikasi berikutnya lebih matang.
“Yang paling krusial kan ijazah, misalnya. Ijazah ini kan kalau kita berkaca dari praktik kemarin yang bisa menimbulkan kegaduhan, harus ada perbedaan dengan mekanisme yang sebelumnya berlaku,” imbuh Habiburokhman.
Usulan tersebut menempatkan dua hal sebagai perhatian MPR, yakni kepastian jadwal sidang paripurna dan kesiapan verifikasi administrasi calon. Keduanya dinilai perlu dipersiapkan lebih dini agar tahapan pemilihan dan pelantikan wakil presiden dapat berlangsung sesuai mekanisme yang ditetapkan.
(A. Rayyan K/Sumber: MPR RI)
Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.
Dukung lewat SaweriaMau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?
Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.
Follow Channel GEBRAK.ID