Terseret Dugaan Penyadapan Ilegal, Irjen Eko Hadi Santoso Disidang Etik Besok

karopenmas trunoyudo

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko (kanan). (Foto: Divisi Humas Polri)

GEBRAK.ID, JAKARTA — Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Pol. Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11/2026). Perwira tinggi yang dikenal dengan inisial EHS tersebut akan menjalani pemeriksaan etik terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan akses ilegal dalam kasus penyadapan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, sidang akan digelar oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri sebagai bagian dari mekanisme penegakan kode etik di lingkungan kepolisian.

“Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” kata Trunoyudo di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurut Trunoyudo, sejumlah dugaan pelanggaran yang menjadi materi persidangan mencakup penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak sesuai prosedur, serta dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal.

Dugaan tersebut berkaitan dengan penggunaan akses di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Perbuatan yang dipersangkakan diduga terjadi ketika Eko Hadi menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun saat menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas (Plt.) pada jabatan tersebut.

Atas dugaan pelanggaran itu, Eko Hadi dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Sidang akan dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo sebagai ketua merangkap anggota. Ia didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua. Adapun anggota komisi lainnya terdiri atas Irjen Pol. Untung Widiatmoko, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi.

Trunoyudo menegaskan, Polri akan menjalankan seluruh tahapan persidangan dengan mengedepankan profesionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.

“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” ujar Trunoyudo.

Kasus yang menyeret Eko Hadi merupakan bagian dari perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal yang ditangani Bareskrim Polri. Penyidik sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.

Sebelum agenda sidang Eko Hadi, Divpropam Polri telah menggelar sidang etik terhadap Irjen Pol. Ahrie Sonta pada 10 November 2026. Dalam persidangan tersebut, majelis menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Ahrie menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Dengan sidang terhadap Eko Hadi, proses penegakan etik terhadap personel Polri yang terseret perkara dugaan penyadapan itu pun berlanjut. Namun, dugaan pelanggaran yang menjadi dasar pemeriksaan terhadap Eko Hadi tetap harus diuji melalui mekanisme persidangan.

(A. Rayyan K/Sumber: Divisi Humas Polri)

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID