Menteri PPPA Arifah Fauzi Apresiasi Korban Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang yang Berani Melapor
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi. (Foto: Kemen PPPA)
GEBRAK.ID — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi memberikan apresiasi kepada korban dan keluarganya yang berani melaporkan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret seorang kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Laporan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk mendorong penegakan hukum sekaligus memastikan korban memperoleh perlindungan.
Arifah menegaskan, keberanian korban untuk mencari keadilan perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Ia juga berharap proses hukum berjalan sesuai ketentuan sehingga dugaan tindak pidana tersebut dapat ditangani secara tuntas.
“Keberanian ini menjadi langkah krusial dalam memberikan efek jera dan menutup celah bagi pelaku untuk lepas dari hukuman,” kata Arifah di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Kementerian PPPA telah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT serta Kepolisian Daerah NTT untuk mengawal penanganan perkara tersebut.
“Kami bersama-sama dengan UPTD PPA Provinsi NTT dan pihak-pihak terkait akan mengawal proses hukum yang berlangsung. Saat ini kasus masih diselidiki di Kepolisian Daerah NTT,” ujar Arifah.
Baca Juga
Selain mendorong proses hukum, KemenPPPA mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan identitas maupun informasi pribadi korban. Publik juga diminta menahan diri dari membangun opini yang berpotensi menekan korban atau menambah beban psikologisnya.
Menurut Arifah, perlindungan korban harus menjadi tanggung jawab bersama. Korban perlu mendapatkan rasa aman selama menjalani proses hukum maupun pemulihan, tanpa menghadapi intimidasi, stigma, atau penghakiman dari lingkungan sekitar.
Kasus ini sebelumnya mencuat setelah Bupati Kupang berinisial YL dilaporkan ke Polda NTT atas dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berusia 21 tahun.
Berdasarkan informasi awal, peristiwa tersebut bermula ketika korban mendapat tawaran pekerjaan dari seorang temannya. Korban kemudian diajak menuju rumah dinas kepala daerah yang dilaporkan tersebut.
Dugaan kekerasan seksual disebut terjadi sebanyak dua kali, yakni pada 11 hingga 12 November 2026, di rumah dinas itu. Namun, hingga laporan pada Selasa (17/9/2026), Polda NTT masih melakukan penyelidikan untuk mendalami laporan tersebut.
Karena itu, dugaan tindak pidana dan pihak yang dilaporkan tetap harus diproses berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku. Identitas korban juga perlu dijaga agar tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap keselamatan dan pemulihannya.
KemenPPPA menyatakan akan terus berkoordinasi dengan UPTD PPA Provinsi NTT dan pihak terkait dalam mengawal penanganan kasus ini.
(Devona R/Sumber: KemenPPPA)
Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.
Dukung lewat SaweriaMau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?
Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.
Follow Channel GEBRAK.ID