UI Bantah Sekolah Rakyat Bakal Telan Hutan Kota, Lahan 8 Hektare Ada di Sisi Jakarta
Lahan yang diusulkan berada di kawasan kampus sisi Jakarta dan pemanfaatannya akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian serta kesesuaian peruntukannya. (Foto: UI)
GEBRAK. ID, JAKARTA– Universitas Indonesia (UI) menegaskan rencana pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan menggunakan lahan di dalam kawasan Hutan Kota UI. Lahan yang diusulkan berada di kawasan kampus sisi Jakarta dan pemanfaatannya akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian serta kesesuaian peruntukannya.
Penegasan ini disampaikan pihak UI menyusul perhatian publik terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang dibahas dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota, Senin (16/11).
Sebelumnya, Menteri Sosial menyebut lahan seluas kurang lebih 8 hektare yang disiapkan merupakan bagian dari Hutan Kota UI.
Klarifikasi Lokasi dan Komitmen Konservasi
Baca Juga
Melalui pernyataan resmi pada Selasa (17/11), Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, menjelaskan bahwa lahan yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat berada di kawasan kampus sisi Jakarta, bukan di dalam Hutan Kota UI. Menurutnya, kawasan hutan kota tetap dipreservasi dan dijaga kelestariannya sehingga rencana pembangunan tersebut tidak mengubah komitmen pelestarian lingkungan.
“Perhatian publik terhadap kelestarian Hutan Kota UI sejalan dengan komitmen UI sendiri. Akses pendidikan dan pelestarian lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan,” ujar Erwin dalam keterangan tertulis. Erwin menjelaskan bahwa tanah yang dikelola UI merupakan tanah negara sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat apabila dibutuhkan oleh negara.
Ia menambahkan, selain kawasan hutan kota, terdapat sejumlah lahan matang di lingkungan kampus yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut setelah melalui penilaian sesuai peruntukannya.
Lokasi Definitif Belum Ditetapkan
Terkait penentuan lokasi, Erwin menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang ditetapkan secara definitif. Penentuan lokasi tersebut merupakan kewenangan pemerintah dan harus melalui survei kesiapan, penilaian kelayakan, serta pemeriksaan kesesuaian lahan.
Untuk menentukan lokasi yang sesuai, proses penetapan akan dikoordinasikan oleh UI bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Sosial. Koordinasi tersebut dilakukan guna memastikan lahan yang dipilih memenuhi kebutuhan pembangunan Sekolah Rakyat sekaligus sesuai dengan peruntukannya.
Dukungan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat, lanjut Erwin, merupakan bagian dari komitmen perguruan tinggi dalam memperluas akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Meski demikian, pemanfaatan lahan tetap harus didasarkan pada hasil penilaian dan kesesuaian penggunaannya.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah yang menyediakan pendidikan berasrama gratis bagi siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Hingga April 2026, program ini telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi.
(Dinar K/ berbagai sumber)
Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.
Dukung lewat SaweriaMau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?
Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.
Follow Channel GEBRAK.ID