Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Kampus UI, Lahan 8 Hektare di Hutan Kota Disiapkan

1794831454584

Kemensos- Pemprov DKI sepakati sinergi Sekolah Rakyat dan Perlinsos Digital, UI siap hibahkan lahan di sisi Jakarta. (Foto: UI)

GEBRAK.ID,JAKARTA – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di dalam kawasan kampus Universitas Indonesia (UI) memasuki babak baru. Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyepakati sinergi strategis untuk mempercepat program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Kesepakatan itu dibahas dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11/2026).

Fokus utama pertemuan adalah kesiapan lahan Sekolah Rakyat di UI. Gus Ipul menyebut lahan yang disiapkan seluas kurang lebih 8 hektare dan merupakan bagian dari kawasan Hutan Kota UI yang berada di wilayah Jakarta. Pihak UI disebut telah menyatakan kesediaan mendukung program tersebut.

Total kawasan Hutan Kota UI membentang lebih dari 100 hektare, dan sekitar 8 hektare di antaranya diproyeksikan untuk pendirian Sekolah Rakyat. “Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari hutan kota UI,” kata Gus Ipul. Meski lahan sudah dibahas, pembangunan fisik masih menunggu penyelesaian dokumen hukum.

Diperlukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Gubernur DKI Jakarta dan Rektor UI untuk memperjelas tata kelola lahan dan pembagian peran para pihak. “Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat. Itu sudah diproses, tinggal mungkin membutuhkan perjanjian kerja sama atau PKS antara Pak Gubernur dan Rektor UI,” ujar Gus Ipul.

Ia berharap proses administratif segera tuntas agar tim gabungan dapat meninjau langsung titik lokasi sebelum tahap pembangunan dimulai. Selain lokasi baru di UI, pertemuan itu juga membahas pengembangan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 di Margaguna, Jakarta Selatan. Pemprov DKI berencana mengkaji perluasan area sekolah tersebut, termasuk opsi relokasi fasilitas panti sosial milik Pemprov DKI agar ruang pendidikan bisa diperluas tanpa mengabaikan layanan sosial yang berjalan.

Di luar pendidikan, kedua pihak menyepakati penguatan perlindungan sosial melalui Perlinsos Digital. Program ini diarahkan untuk memperbarui data serta memperluas registrasi ulang penerima bantuan sosial (bansos) secara digital dengan melibatkan pengurus RT dan RW, lurah, camat, serta pilar sosial sebagai relawan Agen Perlinsos.

Secara nasional, Kemensos menargetkan 50 persen penduduk Indonesia sudah terdata dalam sistem Perlinsos Digital hingga Desember 2026. Sistem ini sebelumnya telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebelum diperluas ke 42 kabupaten/kota.

Pertemuan di Balai Kota juga membahas rencana uji coba Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan, dengan prioritas sektor transportasi dan kesehatan.

Sinergi pusat, Pemprov DKI, dan perguruan tinggi diharapkan mempercepat realisasi Sekolah Rakyat di UI agar segera dirasakan masyarakat, khususnya anak dari keluarga kurang mampu.

(Devona R/ berbagai sumber)

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID