BPJS Kesehatan PBI untuk Desil Berapa? Ini Ketentuan Terbaru 2026

1794895538811

Jawabannya Desil 1–5 DTSEN, Desil 6–10 Berisiko Nonaktif, Simak Cara Cek dan Usulan Perluasan hingga Desil 8. (Foto: BPJS)

GEBRAK.ID, JAKARTA — Program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) diperuntukkan bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tertentu. Lalu, BPJS Kesehatan PBI untuk desil berapa? Jawabannya adalah desil 1 hingga desil 5. Acuan tersebut merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), data yang kini dipakai pemerintah untuk menentukan sasaran bantuan sosial.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, dalam keterangan pada 28 Oktober 2026 menegaskan, kelompok sasaran PBI Jaminan Kesehatan (PBI-JK) adalah masyarakat pada desil kesejahteraan 1–5. Artinya, peserta yang masuk desil 6–10 berpotensi kehilangan bantuan iuran.

Penegasan senada juga disampaikan pemerintah daerah. Di Kulon Progo, misalnya, kepesertaan PBI bagi warga desil 1–5 tetap ditanggung negara, sedangkan warga desil 6–10 dinonaktifkan secara otomatis oleh pemerintah pusat.

Apa itu desil?

Desil adalah pengelompokan rumah tangga ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif. Desil 1 merupakan kelompok dengan kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 paling tinggi. Dalam perhitungan DTSEN, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan sekitar 40 variabel, mulai dari kondisi perumahan, kepemilikan aset, hingga indikator sosial ekonomi lainnya.

Karena itu, desil bukan sekadar label miskin atau tidak miskin. Dua keluarga dengan penghasilan tampak mirip bisa berada di desil berbeda, tergantung kondisi rumah tangga secara menyeluruh.

Bagaimana cara cek status PBI?

Masyarakat dapat memeriksa status kepesertaan melalui aplikasi Mobile JKN atau laman resmi Kementerian Sosial di cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan NIK 16 digit.

Jika status nonaktif, warga diimbau melapor ke pemerintah desa/kelurahan untuk verifikasi ulang dan pengusulan kembali.

Wacana perluasan hingga desil 8

Perlu dicatat, pemerintah tengah menyiapkan simulasi perluasan PBI-JK hingga desil 8. Skemanya berbagi pembiayaan: desil 1–4 ditanggung APBN, desil 5–6 oleh kabupaten/kota, dan desil 7–8 oleh provinsi. Namun, skema tersebut masih tahap simulasi dan pembahasan, belum berlaku sebagai ketentuan resmi. Selama belum ada keputusan baru, acuan yang berlaku tetap desil 1–5.

(Dinar K/ berbagai sumber)

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID