Pemprov Banten Tegaskan Ujung Kulon Bebas Tambang, Ini Dasar Hukumnya

1795066457970

Meski Perairan Sekitar Masuk Peta WUP, Daratan TNUK Dipastikan Bukan Wilayah Tambang dan Belum Ada Satu pun Izin Diterbitkan. (Foto: Kemenhut)

GEBRAK.ID, SERANG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menegaskan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak termasuk dalam penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Kawasan konservasi di Kabupaten Pandeglang itu dipastikan bebas dari segala bentuk aktivitas pertambangan, baik eksplorasi maupun eksploitasi.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten, Ari James Faraddy. Ia menjelaskan, tidak semua wilayah di Banten ditetapkan sebagai WUP oleh Menteri ESDM. “Sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tanggal 12 Februari 2026, Taman Nasional Ujung Kulon adalah salah satu wilayah yang tidak ditetapkan sebagai wilayah usaha pertambangan,” kata Ari dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (19/11/2026).

Menurut Ari, WUP merupakan bagian dari Wilayah Pertambangan yang memiliki data dan potensi geologi memadai untuk diusahakan. Penetapan itu sekaligus berfungsi sebagai instrumen kontrol negara dalam mengatur ruang usaha tambang agar tidak dibuka sembarangan.

Klarifikasi Pemprov Banten ini muncul setelah publik menyoroti peta Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Dalam peta tersebut, sebagian perairan laut di sekitar TNUK ditandai sebagai WUP, sementara daratan taman nasional tidak masuk kategori tersebut.

Kementerian ESDM sebelumnya juga telah memberikan penjelasan serupa. Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menegaskan pada 17 November 2026 bahwa kawasan TNUK tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat itu tidak ada satu pun izin tambang yang diterbitkan, baik di dalam kawasan maupun di perairan sekitarnya.

Dwi menjelaskan, penetapan WUP di perairan sekitar Ujung Kulon bukan keputusan baru. Usulan wilayah pertambangan laut Banten telah berproses sejak 2013 dari Pemerintah Provinsi Banten, lalu kembali dimuat dalam Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026.

Meski demikian, Kementerian ESDM menegaskan penetapan WUP tidak sama dengan izin menambang. Status WUP baru merupakan tahap perencanaan wilayah. Untuk bisa beroperasi, perusahaan tetap harus memenuhi serangkaian perizinan lanjutan.Hal senada disampaikan Ari.

Ia menekankan, wilayah yang masuk WUP sekalipun tidak bisa langsung ditambang menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Perusahaan tetap wajib mengantongi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), baik di darat maupun di laut. Alasan utama TNUK dikecualikan dari WUP adalah statusnya sebagai kawasan pelestarian alam dan konservasi, sekaligus Situs Warisan Dunia UNESCO.

Status perlindungan itu diperkuat melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 393.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Penetapan Taman Bumi (Geopark) Nasional Ujung Kulon. Secara tata ruang daerah, aktivitas pertambangan di kawasan tersebut juga tertutup.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), wilayah darat dan laut TNUK ditetapkan sebagai kawasan konservasi yang melarang pemanfaatan ruang untuk pertambangan. “Secara regulasi, dipastikan tidak akan ada kegiatan tambang di TNUK,” ujar Ari.

TNUK sendiri memiliki nilai konservasi yang sangat tinggi. Kawasan seluas sekitar 122.956 hektare yang terdiri atas 78.619 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan ini merupakan habitat alami terakhir badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) di dunia. UNESCO menetapkan Ujung Kulon sebagai Situs Warisan Dunia pada 1991.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan pada 2025, populasi badak Jawa diperkirakan berkisar 87 hingga 100 ekor, dan seluruhnya terkonsentrasi di Ujung Kulon. Kondisi itu pula yang membuat wacana habitat kedua badak Jawa di Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, kembali mengemuka.

Gagasan tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam forum COP31 di Antalya, Turki, pada 12 November 2026, untuk mengantisipasi risiko gempa, tsunami, dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Namun pemerintah menegaskan Alas Purwo masih sebatas calon habitat kedua yang perlu dikaji secara ilmiah. Belum ada keputusan mengenai lokasi, jumlah individu yang dipindahkan, metode translokasi, maupun waktu pelaksanaannya.

Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama badak Jawa dan prioritas perlindungan pemerintah. Sementara itu, penetapan Wilayah Pertambangan di Banten telah mengalami tiga kali perubahan regulasi sejak 2017 hingga 2026. Diawali Kepmen ESDM Nomor 3672 K/30/MEM/2017 pada 13 Oktober 2017, kemudian Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 pada 21 April 2022, dan terbaru Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.

Ari menjelaskan, terdapat dua pergeseran tata kelola dalam rangkaian aturan itu. Pertama, pendekatan penetapan berubah dari skala pulau Jawa-Bali pada 2017 menjadi skala per provinsi mulai 2022. Kedua, klasifikasi Wilayah Pertambangan berkembang dari dua kategori pada 2022, yakni WUP dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN), menjadi tiga kategori pada 2026 dengan diakomodasinya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Dengan tiga lapis perlindungan, yakni status taman nasional dan Situs Warisan Dunia UNESCO, status geopark nasional, serta Perda RTRW Banten, Pemprov Banten memastikan tidak ada ruang hukum bagi aktivitas pertambangan di TNUK. Kepastian ini sekaligus menjadi penegasan bahwa konservasi badak Jawa tetap berada di atas kepentingan eksploitasi sumber daya mineral di kawasan tersebut.

(Dinar K/ berbagai sumber)

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID