Sah! UU Perampasan Aset Tak Hanya Sasar Koruptor, 6 Kejahatan Ini Hartanya Bisa Dirampas Negara

1795071780628

Dari Narkoba hingga Penipuan Investasi Bodong: Ini Daftar Lengkap 6 Tindak Pidana Selain Korupsi yang Masuk UU Perampasan Aset. (Foto: TV Parlemen)

GEBRAK.ID, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026). Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani bersama empat wakil ketua DPR. Dengan pengesahan ini, berakhir penantian panjang pembahasan regulasi yang telah bergulir selama 18 tahun.

Naskah akhir undang-undang tersebut terdiri atas 74 pasal, setelah pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang memperluas naskah dari semula 67 pasal.

Bukan Hanya Korupsi

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, cakupan UU Perampasan Aset tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi. “Selain korupsi, ada tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya,” kata Habiburokhman dalam rapat paripurna.

Ia menambahkan dua kategori terakhir, yakni tindak pidana perdagangan orang serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Dengan demikian, total ada enam jenis tindak pidana selain korupsi yang bisa dikenai perampasan aset:

1. Tindak pidana narkotika dan psikotropika

2. Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme

3. Tindak pidana penyelundupan manusia

4. Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya

5. Tindak pidana perdagangan orang

6. Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Penyempitan dari semula 13 jenis menjadi enam jenis ini merupakan kesepakatan DPR dan pemerintah pada Jumat (13/11/2026) untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum. Dalam kesepakatan itu, tindak pidana perpajakan dikeluarkan dari cakupan UU Perampasan Aset.

Dua Mekanisme Perampasan: Dengan dan Tanpa Putusan Pidana

Pasal 3 menjadi salah satu pasal kunci dalam UU ini. Pasal tersebut mengatur dua kondisi perampasan aset, yakni berdasarkan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tanpa putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Mekanisme kedua dikenal sebagai non-conviction based forfeiture atau perampasan aset tanpa putusan pidana.

Mekanisme ini berlaku untuk kondisi khusus, antara lain ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau pelakunya tidak diketahui. Namun, perampasan tanpa putusan pidana bukan berarti tanpa proses pengadilan. Perampasan aset tetap harus melalui putusan pengadilan, dan putusan perampasan aset tidak boleh dijadikan bukti kesalahan pidana seseorang.

Perampasan aset juga tidak menghapuskan kewenangan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Artinya, negara bisa mengejar aset hasil kejahatan melalui jalur perdata, sementara proses pidana terhadap pelakunya tetap bisa berjalan secara terpisah.

Sasar Investasi Bodong hingga Judi Online

Perluasan cakupan ke tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi disebut sebagai jawaban atas banyaknya pengaduan masyarakat. Habiburokhman mencontohkan penipuan melalui investasi bodong sebagai salah satu kejahatan yang menjadi perhatian dalam penyusunan aturan tersebut.

Komisi III DPR kerap menerima pengaduan masyarakat yang menjadi korban investasi palsu, namun upaya pemulihan kerugian korban dinilai belum berjalan maksimal. Dalam penjelasan kategori penipuan dan/atau penggelapan tersebut, termasuk di antaranya judi online, penipuan investasi, dan penipuan mata uang kripto.

Habiburokhman juga menyebut kejahatan lain yang berdampak luas pada keuangan publik, seperti perdagangan saham bodong dan penipuan perjalanan umrah dan haji. “Kami berhasil menangkap pelakunya dan menghukumnya, mereka rela masuk penjara tetapi menyembunyikan triliunan rupiah, dan uangnya tidak kembali ke masyarakat atau korban,” ujar Habib dalam rapat paripurna.

UU ini, kata dia, mengatur agar kerugian masyarakat dapat dikembalikan secara adil dan cepat melalui sistem peradilan.

Kapan Berlaku?

Meski telah disahkan, UU Perampasan Aset tidak langsung berlaku seketika. Berdasarkan materi regulasi yang beredar, ketentuan baru ini berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah terbentuknya badan pengelola aset sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Hingga menjelang paripurna, draf resmi berisi 74 pasal tersebut belum diunggah secara resmi di laman DPR, sehingga publik diminta menunggu naskah resmi untuk memastikan redaksional final setiap pasal, termasuk Pasal 3.

( A. Rayyan K/ berbagai sumber)

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID