RUU Perampasan Aset Disetujui DPR, tak Hanya Soal Korupsi tapi Juga Investasi Bodong dan Kejahatan Siber
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) bersama Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto (kedua kiri) menyerahkan pendapat pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan), Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan), Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro (ketiga kiri) dan Mohammad Rano Alfath (ketiga kanan) dalam rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). (Foto: Antara/Rivan AL)
GEBRAK.ID, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Aturan ini tidak hanya menyasar harta hasil korupsi, tetapi juga aset yang berkaitan dengan sejumlah kejahatan lain, termasuk penipuan investasi dan penggelapan berbasis teknologi informasi.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan, ruang lingkup tindak pidana dalam regulasi tersebut mencakup beberapa jenis kejahatan. Penjelasan itu ia sampaikan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
“Selain korupsi, ada tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya,” kata Habiburokhman.
Habiburokhman melanjutkan, aturan tersebut juga mencakup tindak pidana perdagangan orang serta penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Menurut Habiburokhman, cakupan tersebut merupakan hasil penyerapan aspirasi publik. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Komisi III DPR ialah kasus investasi bodong. Para korban kerap mengadu karena proses pemulihan kerugian mereka belum berjalan maksimal.
Baca Juga
Karena itu, RUU Perampasan Aset diharapkan dapat memperkuat mekanisme pemulihan aset yang berasal dari tindak pidana. Namun, penerapannya tetap harus mengedepankan keadilan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Habiburokhman mengatakan, rancangan aturan tersebut juga memuat sejumlah perangkat pengawasan, termasuk pembentukan pengawas independen yang ditunjuk Presiden dengan persetujuan DPR.
“Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR. Lalu, ada beban pembuktian yang berimbang dan ada transparansi digital,” ujar Habiburokhman.
Ruang Lingkup Tindak Pidana dalam RUU Perampasan Aset
Berikut jenis tindak pidana yang masuk dalam cakupan aturan tersebut:
- Tindak pidana korupsi.
- Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
- Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
- Tindak pidana penyelundupan manusia.
- Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
- Tindak pidana perdagangan orang.
- Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Persetujuan DPR terhadap RUU ini mengakhiri pembahasan yang telah bergulir selama 18 tahun. Pemerintah dan DPR kini memiliki tanggung jawab memastikan ketentuan tersebut diterapkan secara transparan, akuntabel, serta tetap melindungi hak pihak-pihak yang terkait.
(A. Rayyan K/Sumber: DPR RI)
Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.
Dukung lewat SaweriaMau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?
Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.
Follow Channel GEBRAK.ID