Kemkomdigi Desak Google Buka Metode Penutupan 19.372 Kanal YouTube Terkait Pemerintah RI, Ada Apa?
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini. (Foto: Kemkomdigi)
GEBRAK.ID, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meminta Google dan YouTube memberikan penjelasan terperinci mengenai metode serta parameter yang mereka gunakan untuk mendeteksi dan menutup ribuan kanal yang diduga terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi.
Permintaan tersebut muncul setelah Google mengumumkan penutupan 19.372 kanal YouTube sepanjang Juli hingga Oktober 2026. Kanal-kanal tersebut dinilai oleh Google Threat Intelligence Group (GTIG) terlibat dalam aktivitas operasi pengaruh terkoordinasi.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan pihaknya telah membahas persoalan tersebut bersama perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara dalam pertemuan pada 19 November 2026.
Menurut Mediodecci, buletin keamanan Google kuartal III 2026 yang terbit pada 30 Oktober belum menyertakan penjelasan pendukung secara memadai. Kondisi itu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami dasar penindakan terhadap ribuan kanal tersebut.
“Pada pertemuan siang kemarin, kami sudah meminta Google untuk dapat memberikan penjelasan pendukung secara tertulis beserta contoh mengenai parameter dan metode untuk mendeteksi serta menindak akun-akun yang kemudian diterminasi,” kata Mediodecci dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Baca Juga
Kemkomdigi meminta Google menjelaskan sejumlah aspek teknis, mulai dari metodologi pendeteksian, tahapan peninjauan, hingga pembagian peran antara sistem otomatis dan peninjau manusia.
Selain itu, pemerintah juga ingin mengetahui bagaimana Google mengukur tingkat akurasi pendeteksian, menghitung potensi kesalahan identifikasi, serta menentukan label atau kategori topik terhadap konten yang ditindak.
Dalam pertemuan tersebut, Google menyebut kebijakan spam YouTube menjadi salah satu dasar untuk menindak akun yang masuk kategori operasi pengaruh terkoordinasi.
Namun, perwakilan Google menjelaskan bahwa mereka perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim global yang menyusun buletin keamanan tersebut sebelum memberikan jawaban lebih lanjut.
Kemkomdigi Minta Penindakan Juga Sasar Judi Online
Tidak hanya mempertanyakan mekanisme penutupan kanal, Kemkomdigi juga meminta kejelasan mengenai kemampuan Google dalam melacak asal pembuat konten maupun operator jaringan yang ditindak. Pemerintah ingin mengetahui apakah jaringan tersebut berasal dari Indonesia atau justru beroperasi dari luar negeri.
Mediodecci menilai kemampuan deteksi Google semestinya juga dimanfaatkan untuk memberantas berbagai aktivitas ilegal di ruang digital Indonesia.
“Dengan kemampuan deteksi yang telah ditunjukkan, kami justru meminta Google dan YouTube juga dapat menerapkannya untuk mendeteksi dan menindak jaringan akun yang secara terkoordinasi mempromosikan judi online atau menyebarkan konten pornografi,” ujar Mediodecci.
Adapun data yang menjadi perhatian Kemkomdigi berasal dari publikasi Google berjudul “Influence Operations Bulletin Q3 2026” atau Buletin Operasi Pengaruh Kuartal III 2026. Dokumen tersebut memuat daftar kampanye operasi pengaruh terkoordinasi yang dihentikan di platform YouTube selama periode tersebut, dengan pembaruan terakhir pada 30 Oktober 2026.
Google menyatakan penindakan tidak hanya menyasar jaringan yang berkaitan dengan Indonesia. Sejumlah negara lain, seperti China, Rusia, Azerbaijan, dan India, juga tercatat dalam laporan tersebut.
Dalam buletin itu, Google menggunakan negara sebagai penanda lokasi geografis aktivitas akun atau asal jaringan yang teridentifikasi.
Melalui permintaan klarifikasi ini, Kemkomdigi ingin memastikan mekanisme penindakan platform digital berjalan transparan dan dapat dipahami. Pemerintah juga mendorong agar kemampuan teknologi yang dimiliki perusahaan global seperti Google memberikan manfaat lebih luas bagi perlindungan masyarakat dari berbagai ancaman di ruang digital.
(Devona R/Sumber: Kemkomdigi)
Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.
Dukung lewat SaweriaMau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?
Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.
Follow Channel GEBRAK.ID