Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Yusril: Ada Indikasi Ingin Lumpuhkan Pemerintahan

menko yusril - bpmi setpres

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. (Foto: BPMI Sekretariat Presiden)

GEBRAK.ID, JAKARTA — Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto memasuki babak baru. Perkara yang semula berfokus pada dugaan penyadapan kini berkembang ke arah dugaan tindak pidana makar, termasuk kemungkinan adanya upaya untuk melumpuhkan pemerintahan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, penyidik perlu mendalami tujuan di balik penggunaan perangkat penyadapan tersebut. Penelusuran juga harus mengungkap siapa pihak yang merancang, menjalankan, hingga mengendalikan tindakan itu.

“Dalam KUHP yang baru, makar itu tidak hanya dilihat ketika suatu perbuatan sudah selesai dilaksanakan. Ada tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, sampai pada pelaksanaan. Karena itu, kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai,” kata Yusril, Kamis (19/11/2026), sebagaimana dikutip dari Antara.

Yusril menegaskan, penyidikan tidak harus berhenti pada lingkungan internal Kepolisian. Jika penyidik menemukan bukti yang cukup, pemeriksaan dapat meluas kepada pihak lain, termasuk elite politik dan birokrasi pemerintahan.

“Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian,” ujarnya.

Yusril juga menilai perkara tersebut sebagai kejadian luar biasa. Menurut Yusril, sejak 1945 Polri tidak pernah terlibat dalam tindak pidana makar. Karena itu, pengungkapan kasus harus dilakukan secara menyeluruh dan berdasarkan bukti.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menyatakan penyidik masih menyelesaikan gelar perkara internal serta berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung.

“Kami akan menyampaikannya secara detail setelah kami melaksanakan gelar perkara hari ini secara internal dan juga gelar perkara besok bersama Kejagung,” kata Susatyo kepada wartawan.

Polri sebelumnya mengungkap empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat 1 dan 2 KUHP serta Pasal 32 ayat 1 UU ITE. Tiga tersangka, selain Slamet, telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

Polisi juga menyebut dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Prabowo, tetapi turut menyentuh sejumlah menteri, tokoh politik, pengusaha, media, dan tokoh masyarakat. Bareskrim telah meningkatkan perkara dugaan makar tersebut ke tahap penyidikan.

(A. Rayyan K/Sumber: Antara)

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID