Pejabat Makin Tambun, Rakyat dan UMKM Puasa Daud Menyambut 2027
Irwan One Ariefyanto. (Foto: dokpri)
Oleh Irwan One Ariefyanto *)
Tahun 2027 belum tiba, tapi dompet kita sudah latihan puasa. Pekan ini Bank Indonesia menaikkan BI Rate 25 basis poin menjadi 6 persen, UMP bersiap naik, dan pelaku UMKM menerima dua tagihan dalam satu amplop. Yang satu menambah beban biaya tenaga kerja, yang lain memperberat biaya modal. Anehnya, hanya dua hal itu yang bertambah. Dompet pengusaha kecil tetap kurus.
Mengajukan kredit usaha sekarang rasanya seperti melamar anak orang kaya. Proposal sudah rapi, proyeksi sudah manis, lalu bank menghitung cicilan dan Anda pulang membawa senyum yang tinggal separuh. Notifikasi tagihan kartu kredit pun kalah menyakitkan.
Perusahaan akhirnya menginjak rem. Ekspansi ditunda, mesin baru dipikir ulang, dan penghematan merambat ke urusan kecil. Lampu dimatikan, kopi kantor dihitung per sachet, dan kertas diperlakukan seperti cadangan devisa. Lowongan jadi barang langka. Yang dicari satu orang untuk pekerjaan tiga orang: bisa administrasi, bisa media sosial, bisa lapor pajak, bisa jawab pelanggan, dan kalau galon habis, bisa angkat juga. Ini bukan mencari karyawan, ini mencari superhero berstatus honorer.
Jangan salah paham. UMP bukan kambing hitam, sebab pekerja memang butuh upah yang layak. BI Rate juga bukan biang keladi, sebab rupiah memang perlu dijaga. Masalahnya, dua kebijakan yang punya tujuan baik itu bertemu di satu warung yang sama dan pada hari yang sama. Hasilnya, niat baik bertabrakan di kasir.
Baca Juga
Di sinilah pemerintah seharusnya hadir, bukan sekadar menjadi penjaga angka di layar presentasi. Jaga daya beli pekerja, tetapi bantu juga usaha agar mampu membayarnya: pembiayaan dipermudah, perizinan dipangkas, ruang tumbuh UMKM dilapangkan. Kalau tidak, satu kebijakan berusaha menyelamatkan daya beli, sementara kondisi lain justru menggerus sumber penghasilan yang menopangnya.
Ironisnya, rakyat disuruh berhemat, sementara struktur kekuasaan makin gempal. Menteri, wakil menteri, staf khusus, dan deretan perangkat birokrasi makin sesak. Seolah efisiensi itu ibadah wajib untuk orang di luar pagar kekuasaan, dan sunnah muakkad saja bagi mereka yang berada di dalamnya.
Biarlah para pejabat berkoordinasi di ruang rapat ber-AC, dengan kopi yang tidak dihitung per sachet. Di luar sana, pedagang dan pengusaha kecil sedang berkoordinasi dengan kenyataan. Agendanya sederhana, tetapi tidak pernah selesai: usaha jalan, cicilan lunas, dapur ngebul.
Puasa Daud itu selang-seling: sehari puasa, sehari berbuka. Rakyat dan UMKM kini menjalani versi premiumnya: puasa terus, sementara hari berbukanya tidak kunjung diumumkan. Negara, di sisi lain, tampak kenyang dengan birokrasi yang terus membesar. Rupanya, dalam urusan mengencangkan ikat pinggang, rakyat selalu mendapat jadwal lebih panjang daripada pejabat. (*)
*) Irwan ‘One’ Ariefyanto: Jurnalis yang sekarang bekerja di sebuah korporasi perkebunan.
Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.
Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?
Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.
Follow Channel GEBRAK.ID