DPR Tegaskan Koruptor Tetap Bisa Dimiskinkan meski Illicit Enrichment tak Masuk UU Perampasan Aset
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. (Foto: dpr.go.id)
GEBRAK.ID, JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset bukan berarti DPR mengendurkan upaya memiskinkan koruptor.
Menurut Habiburokhman, semangat utama regulasi tersebut tetap berpegang pada prinsip bahwa kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya atau crime does not pay. Ia menyebut prinsip itu diwujudkan melalui sejumlah mekanisme konkret untuk mengejar dan mengambil kembali aset yang berasal dari tindak kejahatan.
“Negara kini dapat merampas aset hasil korupsi melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Jalur kedua inilah yang selama ini absen,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Ia menjelaskan, UU Perampasan Aset mengatur aspek hukum acara atau hukum formil. Cakupannya meliputi penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, pengelolaan, hingga pengembalian aset kepada negara atau pihak yang berhak.
Sementara itu, penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, termasuk peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, merupakan ranah hukum pidana materiil. “Mencampur keduanya dalam satu wadah berisiko mengaburkan batas yang dijaga oleh asas legalitas,” ujarnya.
Baca Juga
Habiburokhman menilai mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana menjadi terobosan penting. Selama ini, upaya pemulihan kerugian negara kerap terkendala ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, maupun tidak dapat dihadirkan ke persidangan.
Melalui ketentuan baru tersebut, aset dengan nilai paling sedikit Rp1 miliar tetap dapat ditelusuri dan dikejar dalam kondisi tertentu, meskipun proses pidana terhadap pelakunya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Jangkauan tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset juga mencakup lebih banyak jenis kejahatan. Selain korupsi, regulasi ini menyasar tindak pidana narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi atau yang merugikan perekonomian masyarakat luas.
Habiburokhman juga menegaskan ancaman pidana mati bagi koruptor dalam keadaan tertentu tetap berlaku. Ketentuan tersebut berlaku tanpa membedakan jabatan, termasuk terhadap penyelenggara negara.
“Bagi kami, pemiskinan koruptor adalah tujuan, bukan sekadar mekanisme. Tujuan itu tetap bisa dicapai, baik lewat jalur pidana (in persona) maupun nonpidana (in rem),” katanya.
Terkait tidak dimasukkannya illicit enrichment, ia menyebut Komisi III DPR telah menggelar sedikitnya 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum selama pembahasan. Berbagai kelompok masyarakat menyampaikan pandangan berbeda, baik yang mendukung maupun menolak ketentuan tersebut.
Habiburokhman mengapresiasi kritik dan masukan dari masyarakat sipil, akademisi, pegiat antikorupsi, mahasiswa, serta insan pers. Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas pembentukan hukum di negara demokrasi.
(A. Rayyan K/Sumber: DPR RI)
Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.
Dukung lewat SaweriaMau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?
Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.
Follow Channel GEBRAK.ID