Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. (foto: dpr.go.id)
JAKARTA -- Praktik mafia tambang dan penambangan ilegal yang membuat tindakan koruptif dan merugikan negara perlu perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, Komisi VII DPR RI mendukung KPK mengungkap semua praktik mafia tambang dan penambangan ilegal yang terus merugikan rakyat dan negara.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendukung upaya KPK mengumpulkan bukti-bukti adanya praktik suap kepada oknum aparat keamanan yang menjadi beking praktik penambangan liar (illegal mining). Politisi dari Fraksi PKS ini juga berharap KPK dapat bekerja secara profesional dan obyektif dalam menyelesaikan masalah ini.
Sehingga KPK berani menindak siapapun yang menjadi beking penambangan liar selama ini. Termasuk pelaku dari pihak oknum aparat keamanan. "Kami mengapresiasi langkah KPK tersebut. Ini langkah pro-aktif yang layak diacungkan jempol," ujar Mulyanto dalam keterangan persnya, Rabu (16/11/2022).
Menurut Mulyanto, memang sudah semestinya KPK berinisiatif mengumpulkan bukti-bukti adanya praktik suap dan korupsi di sektor mineral dan batu bara (minerba). Pasalnya, pada umumnya pelaku kejahatan di sektor minerba ini melibatkan oknum pejabat yang mempunyai kekuasaan dan jaringan kerja cukup besar.
Mulyanto menekankan upaya pemberantasan korupsi di sektor ini perlu dilakukan dengan cara-cara extraordinary. Mengingat nilai transaksi di sektor ini sangat tinggi dan membutuhkan pengawasan yang ketat.
"Kami berharap banyak KPK dapat berkontribusi besar dalam menata sektor pertambangan ini, agar sumber daya alam (SDA) yang berlimpah di tanah air ini benar-benar dapat dioptimalkan untuk kemakmuran rakyat. Bukan dinikmati oleh segelintir orang kaya di Indonesia atau dikorupsi oleh para pejabat," tegas Mulyanto.
Jika SDA yang berlimpah itu, lanjut Mulyanto, dapat dikelola dengan baik, paling tidak batu bara dan kelapa sawit saja, mungkin ekonomi rakyat bisa lebih baik. "Ini dua komoditas nasional dengan nilai ekspor tertinggi."
(dpy)
Posting Komentar untuk " Anggota Komisi VII DPR RI Dukung KPK Ungkap Beking Mafia Tambang dan Penambangan Ilegal"