Bupati Meranti Garang Soal Anggaran dari Pusat, Ini Fakta Realisasi Belanja APBD yang Rendah

Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. (foto: radamuhu.com)

JAKARTA -- Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil mengkritisi semakin minimnya dana bagi hasil (DBH) migas yang diterima dari pemerintah pusat setelah produksi migas di daerah itu terus naik, hingga menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI hanya berisi setan atau iblis. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun menegur keras Bupati Kepulauan Meranti itu.

Teguran itu buntut tindakan Adil yang memarahi anak buah Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani terkait kebijakan DBH pengeboran minyak, beberapa waktu lalu.

"Sebagai kepala daerah apapun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan," kata Tito, dikutip dari siaran persnya, Selasa (13/12/2022).

Teguran itu disampaikan Tito secara langsung kepada Adil di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (12/12/2022). Sebelum menghadap Tito, Adil terlebih dahulu menemui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni.

Kabar terbaru, Kemenkeu mencatat, realisasi belanja Kabupaten Meranti terbilang masih sangat kecil ketimbang dana yang telah ditransfer pemerintah pusat ke daerah tersebut.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, realisasi belanja APBD Kabupaten Meranti hingga 15 Desember 2022 baru mencapai 63,76 persen. Padahal dana transfer ke daerah yang disalurkan telah mencapai 94,76 persen.

"Jadi kita bicara TKD-nya, kita juga mendorong pemda di daerah bisa benar-benar melakukan belanja, pembangunan, melakukan program-programnya untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman di Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (16/12/2022).

Khusus untuk pembayaran DBH migas Kabupaten Meranti, Luky mengatakan, pemerintah bahkan telah membayarkan hingga 105 persen karena harga minyak mentah juga tengah naik. "DBH total di anggaran Meranti Rp 108 miliar yang sudah direalisasikan itu Rp 208 miliar. Ini kan realisasi 2022. Untuk yang Rp 700 miliar itu makanya yang kami tanya datanya itu," ucap Luky.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menambahkan, dengan catatan ini pemerintah daerah (pemda) harus mengoptimalkan belanjanya untuk mendorong pemerataan pembangunan di daerahnya, termasuk di Meranti. "Belanja harus maksimal, jangan sampai uangnya ada tetapi belanjanya tidak jalan, ya sama aja. Ngapain uang besar-besar kalau tidak jalan belanjanya," jelasnya.

Menurut Agus, anggaran di daerah tak melulu hanya bicara tentang dana transfer ke daerah (TKD) yang diberikan pemerintah pusat, seperti dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID), dana desa, maupun DBH, tetapi juga tentang realisasi belanja.

Rendahnya belanja suatu daerah, kata Agus, justru akan menyulitkan daerahnya berkembang dan menghambat penciptaan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia mendorong daerah bisa memanfaatkan belanja APBD dengan optimal. "Belanja juga tidak kalah penting, kami dari Kemendagri beserta Kemenkeu terus berupaya turun ke lapangan melakukan asistensi dan pembinaan pengawasan untuk mendorong belanja ini biar maksimal," kata dia menegaskan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut menanggapi Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, yang marah soal DBH migas di daerahnya yang penghitungannya tidak jelas. Namun diketahui, Kemendagri telah menegur Adil.

"Saya pikir apa yang disampaikan oleh bupati sebagai pejabat publik perlu introspeksi, ada jalur konstitusi yang bisa dipakai. Apalagi sebagai bupati punya jalur mitra DPRD di kabupaten tersebut yang bisa kemudian melakukan upaya dialog," ujar Dasco, dikutip Antara, Rabu (14/12/2022). "Tidak pada tempatnya sebagai pejabat publik merespons dengan demikian, saya harap ini tidak terulang di masa yang akan datang."

(dpy)