Haedar Nashir Sebut Muhammadiyah Bersikap Netral dalam Masalah Hak Angket Pemilu 2024

Ketua Umum Pimpinan Pusat (Ketum PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir. (Foto: muhammdiyah.or.id)

PEKALONGAN -- Ketua Umum Pimpinan Pusat (Ketum PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan bersikap netral terkait masalah hak angket yang akan diusulkan oleh kontestasi yang terlibat dalam sengketa Pemilu 2024 pada DPR RI.

"Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu," kata Haedar usai Munas Tarjih XXXII di Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat (23/2/2024) seperti dilansir Antara.

Namun demikian, lanjut Haedar, jika memang ada masalah-masalah, penyimpangan, dan kecurangan agar dapat diselesaikan secara hukum sesuai konstitusi yang berlaku.

Haedar mengatakan, perlu adanya rekonsiliasi kembali, yaitu untuk menjaga persatuan Indonesia karena dalam sebuah pertandingan manapun harus ada akhirnya, ada yang menang dan ada yang kalah.

"Akan tetapi, kita harus bersikap dewasa yaitu yang menang jangan jemawa dan kalah jangan menjauhkan diri. Namun lebih dari itu, semua pihak harus belajar dari pemilu ke pemilu agar bisa lebih baik lagi," ujar Haedar.

Menurut Haedar, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.

Namun, sambung Haedar, Muhammadiyah tetap masih dalam satu sistem bernegara yang memiliki politik kebangsaan sebelum merdeka hingga sudah merdeka. "Jadi Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, namun berpolitik berkebangsaan."

Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh dinamika politik partisan maupun partai politik peserta pemilu.

"Kita akan memberikan kebebasan warga untuk memberikan pilihan politik yang cerdas, bertanggung jawab. Hal yang penting lagi kita harus menyikapi hasil politik secara dewasa," ujar Haedar menegaskan.

(zak)