Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Syamsudin Isnaini, memaparkan bahwa kunci keberhasilan bukanlah anggaran besar atau sistem super canggih, melainkan keberanian untuk berkata "tidak". Tidak pada titipan. Tidak pada jasa penitipan alias jastip.
"Keputusan gubernur menjadi fondasi. Dengan payung hukum yang kuat, eksekusi di lapangan jadi cepat, responsif, dan nggak ragu-ragu," ujar Syamsudin di PPSDM Depok, Selasa (11/2/2026).
Rapor Biru: 99,12% Kursi Terisi, Sisa Kurang dari 1%
Apa hasil dari prinsip "No Titip, No Jastip" ini? Data berbicara. Dari total 225.000 kursi di 640 SMA dan SMK Negeri se-Jawa Tengah, tingkat keterisian mencapai 99,12 persen pada 2025. Angka ini naik dibanding tahun sebelumnya yang berada di 98,87 persen.
Sisa kursi yang tidak terisi? Kurang dari satu persen. Dan yang paling penting: sisa itu tetap lowong, tidak lantas diisi lewat jalur belakang.
"Kapasitas rombel 36 ya 36. Tidak dikurangi seujung kuku pun untuk kepentingan siapa pun," tegas Syamsudin.
Pengawasan dilakukan secara kolaboratif dan lintas lembaga: Inspektorat, Ombudsman, Kepolisian, Kejaksaan, hingga Korsupgah KPK. Semua diajak duduk bersama memastikan tidak ada celah bagi titipan menitip.
Aplikasi Mandiri: Hemat Anggaran, Perkuat SDM Lokal
Salah satu lompatan besar Jawa Tengah adalah berani memutus kerja sama dengan vendor pihak ketiga yang selama ini membebani anggaran. Mereka membangun sendiri aplikasi SPMB dengan mengandalkan sumber daya manusia TIK internal, didukung penuh oleh Dinas Kominfo.
Hasilnya? Sistem yang sesuai kebutuhan, pengawasan penuh dari dalam, dan yang tak kalah penting: efisiensi anggaran yang signifikan.
Afirmasi Bukan Sekadar Angka, Validasi Jadi Kunci
Jawa Tengah menetapkan kuota afirmasi minimal 32 persen untuk SMA Negeri dan 15 persen untuk SMK Negeri. Targetnya jelas: anak dari keluarga kurang mampu (DTKS prioritas), penyandang disabilitas, anak panti, hingga anak tidak sekolah (ATS) harus mendapatkan akses.
Tapi tidak sekadar memberi kuota. Validasi data dilakukan super ketat. Pusdatin Kemendikdasmen, Kemensos, Dinas Sosial Provinsi, Dukcapil, hingga Kanwil Kemenag dikeroyok bareng untuk memastikan yang menerima manfaat adalah mereka yang benar-benar berhak.
Hasilnya, dari 72.793 data calon murid yang masuk jalur afirmasi, 62.145 peserta didik berhasil terserap atau sekitar 85,4 persen. Ini bukan angka main-main.
Solusi untuk Wilayah Blank Spot: Kelas Jauh dan Sekolah Swasta yang "Dinegerikan"
Tantangan geografis selalu jadi momok di daerah kepulauan atau pegunungan. Jawa Tengah menjawabnya dengan tiga jurus: kelas jauh, kelas virtual, dan kemitraan dengan sekolah swasta.
Program kemitraan dengan 139 sekolah swasta menjadi salah satu inovasi paling menarik. Sekitar 5.000 peserta didik ditempatkan di sekolah swasta mitra, namun biaya operasional ditanggung penuh oleh APBD Provinsi.
"Seolah-olah mereka punya kelas negeri, tapi tempatnya di swasta. Anak-anak yang masuk tetap gratis, tanpa uang gedung, tanpa biaya tambahan," jelas Syamsudin.
Roadmap 2026: Afirmasi Dirapikan, Prestasi Dikurasi
Tidak berpuas diri, Jawa Tengah sudah menyiapkan penguatan untuk SPMB 2026. Beberapa agenda prioritas meliputi:
1. Pemisahan jalur afirmasi sejak awal agar lebih terukur dan tepat sasaran
2. Kurasi lebih ketat pada jalur prestasi, mengantisipasi kejanggalan nilai atau sertifikat abal-abal
3. Penyempurnaan aplikasi mandiri berbasis kebutuhan lapangan
4. Pengawasan kolaboratif berkelanjutan dengan melibatkan publik secara lebih luas
SPMB Bukan Sekadar Seleksi, tapi Pondasi Martabat Bangsa
Praktik baik Jawa Tengah menjadi tamparan manis bagi daerah lain yang masih berkutat dengan celah titipan dan carut-marut data. Konsolnas 2026 mencatat, SPMB yang bersih bukan soal teknologi mahal, tapi soal nyali pemimpin dan kolaborasi yang sungguh-sungguh.
Seperti ditegaskan Syamsudin di penghujung paparan, "Integritas itu nafas. Kalau nafas berhenti, ya selesai."
(Dinar/BKHM Setjen Kemendikdasmen)

Posting Komentar untuk ""No Titip, No Jastip!" Begini Cara Jateng Bikin SPMB Bersih dan Nyaris 100 Persen Terisi"