 |
| Bapenda DKI Jakarta beri diskon PBB 2026. (Foto: freepik) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID; JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menggulirkan kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026. Program ini mencakup diskon pembayaran hingga penghapusan denda, sebagai langkah meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan pajak.
Kebijakan tersebut ditegaskan langsung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, dalam kegiatan sosialisasi peraturan pajak di Jakarta, Kamis (23 April 2026).
“Kami memberikan keringanan 10 persen untuk PBB-P2 tahun 2026 dengan periode pembayaran 1 April sampai 31 Mei,” ujar Lusiana dalam sosialisasi di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Skema Diskon Bertahap
Pemprov DKI menerapkan skema diskon bertahap bagi wajib pajak. Diskon tertinggi sebesar 10 persen diberikan bagi pembayaran awal pada periode 1 April hingga 31 Mei 2026.
Setelah itu, besaran insentif menurun menjadi 7,5 persen untuk pembayaran 1 Juni–31 Juli 2026, dan kembali turun menjadi 5 persen pada Agustus hingga 30 September 2026 yang merupakan batas akhir pembayaran.
Menurut Lusiana, mekanisme ini sengaja dirancang untuk mendorong masyarakat membayar lebih awal.
“Semakin cepat bayarnya, semakin besar diskonnya,” kata Lusiana dalam kesempatan yang sama.
Bebas Denda hingga Insentif Tambahan
Selain diskon pokok pajak, Pemprov DKI juga memberikan berbagai keringanan lain. Di antaranya penghapusan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan untuk tunggakan PBB tahun 2021 hingga 2025 yang dibayarkan pada periode 1 April–31 Desember 2026.
Tak hanya itu, terdapat pula pengurangan pokok pajak hingga 75 persen untuk kelompok tertentu, termasuk ahli waris veteran dan pahlawan nasional, serta pembebasan bunga angsuran hingga akhir 2026.
Respons Kondisi Ekonomi
Lusiana menegaskan, kebijakan insentif PBB 2026 tetap dilanjutkan meski tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Hal ini mempertimbangkan kondisi ekonomi global yang masih penuh tekanan.
“Banyak insentif yang kita berikan untuk membantu masyarakat di dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya,” ujarnya dalam sosialisasi tersebut.
Berlaku untuk Wajib Pajak Tertentu
Insentif ini menyasar wajib pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu, seperti pemilik rumah tapak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga Rp2 miliar atau rumah susun dengan NJOP maksimal Rp650 juta. Selain itu, wajib pajak harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah tervalidasi dalam sistem pajak daerah.
Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 339 Tahun 2026 dan mulai berlaku sejak 1 April 2026.
Imbauan ke Warga
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan momentum insentif ini, terutama periode awal yang memberikan diskon terbesar.
Dengan kombinasi diskon hingga 10 persen, penghapusan denda, hingga berbagai keringanan tambahan, program PBB 2026 menjadi salah satu stimulus fiskal daerah yang diharapkan mampu menjaga daya beli sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak warga Jakarta.
(berbagai sumber)
Posting Komentar untuk "Insentif PBB 2026 Digelontorkan, Kepala Bapenda DKI: Bayar Lebih Cepat, Diskon Lebih Besar"