Program Studi tak Relevan Bakal Ditutup, Pemerintah Dorong Kampus Ikuti Kebutuhan Industri

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mendorong perguruan tinggi untuk mengevaluasi hingga menutup program studi (prodi) yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan dunia kerja. (Foto ilustrasi: Freepik)

Editor: Endro Yuwanto

GEBRAK.ID; BADUNG – Pemerintah bersiap melakukan langkah tegas di sektor pendidikan tinggi. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mendorong perguruan tinggi untuk mengevaluasi hingga menutup program studi (prodi) yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, menyatakan kebijakan ini bertujuan mengurangi ketimpangan antara jumlah lulusan dengan kebutuhan industri.

“Ada beberapa prodi yang harus kita pilah, bahkan jika perlu ditutup agar relevansi pendidikan tinggi bisa meningkat,” ujar Badri dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 di Badung, Bali, Kamis (23/4/2026).

Lulusan Melimpah, Lapangan Kerja Terbatas

Setiap tahun, perguruan tinggi di Indonesia meluluskan sekitar 1,9 juta mahasiswa, terdiri dari 1,7 juta sarjana dan sisanya lulusan diploma. Namun, tidak semua terserap ke dunia kerja.

Menurut Badri, kondisi ini diperparah oleh fenomena deindustrialisasi dini yang membuat peluang kerja semakin sempit. Akibatnya, banyak lulusan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang studinya.

Bahkan, pemerintah memprediksi akan terjadi kelebihan suplai tenaga kerja di beberapa bidang. Salah satunya adalah profesi dokter yang diperkirakan akan mengalami surplus dalam beberapa tahun ke depan jika tidak dikendalikan.

Di sektor pendidikan, situasinya lebih mencolok. Setiap tahun, sekitar 490 ribu lulusan jurusan keguruan dihasilkan, sementara kebutuhan tenaga guru hanya sekitar 20 ribu orang. Ketimpangan ini berpotensi menambah jumlah pengangguran terdidik.

Fokus pada Industri Strategis

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mendorong kampus menyesuaikan prodi dengan kebutuhan delapan sektor strategis, yakni energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju.

Langkah ini diharapkan mampu mengarahkan lulusan agar lebih siap menghadapi tantangan pasar kerja masa depan, sekaligus mendukung percepatan industrialisasi nasional.

“Ke depan, kita harus menentukan prodi apa yang benar-benar dibutuhkan. Ini akan disusun bersama dengan berbagai pihak, termasuk konsorsium perguruan tinggi,” jelas Badri.

Ubah Strategi, dari Ikut Pasar Jadi Menggerakkan Pasar

Selama ini, banyak kampus menerapkan strategi “market driven”, yakni membuka prodi berdasarkan tren minat mahasiswa. Namun, pendekatan ini dinilai justru memicu kelebihan lulusan di bidang tertentu.

Karena itu, pemerintah mendorong perubahan ke strategi “market driving”, di mana kampus berperan aktif menciptakan kebutuhan baru melalui pengembangan prodi yang sesuai arah pembangunan nasional.

Kebijakan ini juga melibatkan kolaborasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan konsorsium perguruan tinggi untuk memastikan arah pengembangan pendidikan tinggi lebih tepat sasaran.

Langkah penataan prodi ini menjadi bagian penting dalam memanfaatkan bonus demografi, agar Indonesia tidak hanya menghasilkan lulusan dalam jumlah besar, tetapi juga berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman.

(Sumber: Kemendiktisaintek)