Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Ancaman Inflasi 2026, Kepala Daerah Diminta Siaga Hadapi Gejolak Global

Mendagri Muhammad Tito Karnavian  saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Banda Aceh, Senin (20/4/2026). (Foto: Puspen Kemendagri)

Editor: Sulistio

GEBRAK.ID; BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tidak lengah menghadapi potensi lonjakan inflasi dan dampak krisis global yang bisa mengguncang daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Pesan itu disampaikan Tito saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Banda Aceh, Senin (20/4/2026).

Menurut Tito, isu biaya hidup kini menjadi perhatian paling sensitif di tengah masyarakat. Ia menyebut lebih dari separuh warga Indonesia sangat peduli terhadap harga kebutuhan pokok, terutama pangan.

“Lebih dari 60 persen masyarakat kita fokus pada biaya hidup, terutama makanan. Ini tidak bisa ditunda penanganannya,” ujar Tito di hadapan para wali kota.

Inflasi Bukan Sekadar Angka Statistik

Tito menegaskan, inflasi bukan lagi sekadar isu makroekonomi yang hanya dibahas di ruang rapat pemerintah pusat. Dampaknya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Kenaikan harga pangan, energi, hingga biaya logistik, kata Tito, dapat memicu tekanan sosial jika tidak segera dikendalikan. Bahkan, ia mengingatkan potensi dampak ekstrem bila harga-harga melonjak tanpa kontrol.

“Kalau sudah meledak, mahal biayanya. Bisa sampai kerusuhan, fasilitas publik rusak. Membangunnya lama, merusaknya sebentar,” tegas Tito.

Efek Domino Krisis Global

Dalam paparannya, Tito juga menyoroti situasi global yang masih bergejolak, mulai dari konflik Rusia–Ukraina hingga ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Dinamika tersebut, menurutnya, turut mendorong fluktuasi harga energi dunia.

Lonjakan harga minyak, lanjut Tito, akan berdampak berantai pada biaya transportasi, distribusi, hingga harga barang konsumsi. Karena itu, pemerintah daerah tidak boleh bersikap pasif.

“Jangan autopilot. Jangan tunggu sampai masalah meledak,” ujar Tito mengingatkan.

Peran Strategis TPID dan Data BPS

Tito meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di setiap wilayah memperkuat koordinasi dan respons cepat. Ia menekankan pentingnya sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memantau pergerakan harga secara berkala dan berbasis data.

Pengendalian inflasi, kata Tito, pada dasarnya dapat difokuskan pada dua aspek kunci: memastikan kecukupan pasokan dan menjaga kelancaran distribusi.

Tito mencontohkan lonjakan harga cabai di sejumlah wilayah Aceh beberapa waktu lalu. Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata akibat produksi yang menurun, melainkan juga distribusi yang belum optimal.

Ketahanan Pangan Lokal Jadi Kunci

Lebih jauh, Tito menilai daerah dengan basis produksi pangan yang kuat cenderung lebih tahan terhadap tekanan ekonomi. Sebaliknya, kota-kota yang bergantung pada pasokan dari luar daerah perlu menyiapkan strategi mitigasi yang lebih matang.

Belajar dari pengalaman pandemi Covid-19, Tito mendorong penguatan ketahanan pangan lokal melalui berbagai inisiatif, seperti urban farming, hidroponik, hingga pemanfaatan lahan sempit di perkotaan.

Menurut Tito, pendekatan tersebut tidak hanya membantu menjaga stabilitas harga, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan berbagai tantangan global yang belum sepenuhnya mereda, Tito berharap kepala daerah semakin proaktif menjaga stabilitas ekonomi wilayah masing-masing. Kesiapsiagaan, koordinasi, dan kebijakan berbasis data dinilai menjadi kunci agar inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat terlindungi.

(Sumber: Puspen Kemendagri)

Berbagi :