 |
| Motor listrik Emmo JVX GT untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). (Foto: Dok. Emmo) |
GEBRAK.ID – Polemik pengadaan motor listrik senilai hampir Rp 1 triliun untuk operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memantik perdebatan luas. Di saat pemerintah mendorong efisiensi anggaran, publik justru disuguhi kabar pembelian 21.800 unit motor listrik seharga Rp 42 juta per unit.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengonfirmasi pengadaan motor jenis Emmo JVX GT dan Emmo JVH Max. Total anggaran yang digelontorkan mencapai sekitar Rp 915 miliar. Motor dengan spesifikasi ground clearance tinggi itu disebut diperlukan untuk menjangkau wilayah terpencil demi kelancaran distribusi program pemenuhan gizi nasional.
Namun, keputusan ini kontras dengan potret buram akses pendidikan di sejumlah daerah.
Di Pandeglang, Banten, guru bernama Apwan Munandar sempat viral karena harus melintasi jalan rusak dan berlumpur selama belasan tahun demi mengajar di sekolah dasar. Sementara di Nias, Sumatera Utara, siswa SD Negeri 078481 merekam keluhan “sekolah sepi guru” karena para pengajar harus berjalan kaki dua jam melewati belasan sungai dan bukit terjal. Jika hujan turun, aktivitas belajar terhenti.
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia menunjukkan tantangan distribusi guru dan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Dalam berbagai laporan resmi, ketimpangan akses dan sarana pendidikan menjadi salah satu fokus perbaikan jangka panjang.
Pengamat kebijakan publik, Zaky AH, menilai pengadaan motor listrik memang bisa dipahami dari sisi dukungan logistik. Namun, ia mengingatkan pentingnya sensitivitas kebijakan di tengah realitas sosial. “Nilainya besar dan waktunya memicu tanda tanya. Publik wajar membandingkan dengan kebutuhan mendesak lain,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).
Kritik juga datang dari pengamat otomotif Bebin Djuana yang mempertanyakan urgensi spesifikasi kendaraan operasional tersebut. Menurutnya, kebutuhan lapangan seharusnya bisa dipenuhi dengan opsi yang lebih ekonomis tanpa mengurangi fungsi.
Isu ini makin sensitif ketika dikaitkan dengan kesejahteraan guru honorer di sejumlah daerah yang masih menerima honor jauh di bawah standar upah minimum. Di beberapa wilayah Indonesia Timur, nominal ratusan ribu rupiah per bulan masih menjadi realitas.
Di sisi lain, BGN menegaskan motor tersebut merupakan aset negara yang telah direncanakan dalam anggaran sebelumnya dan ditujukan untuk mendukung efektivitas program gizi, bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia.
Perdebatan pun mengerucut pada satu pertanyaan mendasar: di tengah keterbatasan fiskal, apa yang lebih mendesak—kendaraan operasional bernilai tinggi atau percepatan perbaikan akses pendidikan dan kesejahteraan guru?
(Berbagai Sumber)
Posting Komentar untuk "Motor Rp 42 Juta untuk Para Kepala SPPG, Guru di Pelosok Jalan Berjam-jam dan Seberangi Belasan Sungai: Di Mana Prioritas Negara?"