Tuntas Rp306 Miliar: Kemendikdasmen Revitalisasi 349 Sekolah di Sumbar, 7.047 IFP Sudah Terpasang

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menuntaskan revitalisasi 349 satuan pendidikan di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) sepanjang 2025 dengan total anggaran lebih dari Rp306 miliar. (Foto: BKHM Setjen Kemendikdasmen)

Editor: Endro Yuwanto

GEBRAK.ID; LIMA PULUH KOTA -- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menuntaskan revitalisasi 349 satuan pendidikan di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) sepanjang 2025 dengan total anggaran lebih dari Rp306 miliar. Program ini diklaim sebagai langkah konkret memperluas akses dan mutu pendidikan di daerah.

Peresmian Unit Sekolah Baru (USB) di TK Aisyah Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota, menjadi penanda rampungnya program tersebut. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menegaskan revitalisasi sekolah merupakan bagian dari komitmen pemerintah mendukung visi pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul.

“Program revitalisasi ini adalah upaya nyata menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua. Kami ingin memastikan setiap satuan pendidikan memiliki fasilitas yang layak dan setara,” ujar Mu’ti, Jumat (17/4/2026).

349 Sekolah Direvitalisasi, 7.047 IFP Terdistribusi

Berdasarkan data resmi Kemendikdasmen, dari total 349 satuan pendidikan yang direvitalisasi di Sumbar, rinciannya meliputi 31 PAUD, 135 SD, 93 SMP, 43 SMA, 16 SMK, 21 SLB, dan 10 SKB.

Tak hanya infrastruktur fisik, pemerintah juga mendorong digitalisasi pembelajaran. Sepanjang 2025, sebanyak 7.047 unit Interactive Flat Panel (IFP) telah disalurkan ke 1.110 PAUD, 4.236 SD, 867 SMP, 350 SMA, 164 SMK, 187 SLB, dan 133 SKB di berbagai kabupaten/kota di Sumbar.

“Kami ingin anak-anak di Sumatra Barat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan memberi dampak positif bagi masyarakatnya,” kata Mu’ti.

Langkah digitalisasi ini sejalan dengan kebijakan transformasi pendidikan nasional yang sebelumnya juga didorong melalui berbagai program Kemendikdasmen, termasuk penguatan sarana pembelajaran berbasis teknologi.

Wajib Belajar 13 Tahun dan PIP untuk TK

Dalam kesempatan yang sama, Mu’ti menyoroti penguatan program Wajib Belajar 13 Tahun. Ia menekankan bahwa kualitas pendidikan tidak semata ditentukan bangunan fisik, tetapi juga pembentukan karakter sejak usia dini.

Mulai 2026, pemerintah memperluas cakupan Program Indonesia Pintar (PIP) hingga jenjang TK. Lebih dari 880 ribu murid akan menerima bantuan sebesar Rp450 ribu per anak per tahun.

“Pendidikan anak usia dini adalah fondasi penting. Sejumlah kajian psikologi menunjukkan fase ini sangat menentukan keberhasilan di jenjang berikutnya,” jelas Mu'ti.

Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah strategis memperkuat akses pendidikan dasar sekaligus mencegah kesenjangan sejak tahap awal.

Pemda: Momentum Kebangkitan Pendidikan Daerah

Apresiasi datang dari Bupati Lima Puluh Kota, Safni Sikumbang. Ia menyebut revitalisasi ini sebagai bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap daerah.

“Kami sangat berterima kasih. Program ini memperluas akses pendidikan berkualitas dan meningkatkan sarana prasarana agar pembelajaran berjalan optimal,” kata Safni.

Ia juga mengajak seluruh warga sekolah menjaga fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya berkelanjutan.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Menteri Abdul Mu’ti meresmikan 33 sekolah sekaligus, terdiri atas 13 satuan pendidikan di Kota Bukittinggi, 8 di Kota Payakumbuh, dan 12 di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan rincian 2 PAUD, 18 SD, 4 SMP, 6 SMA, dan 3 SLB.

Dorong Pemerataan dan Kualitas

Program revitalisasi dan distribusi IFP ini menjadi bagian dari kebijakan nasional untuk memperkuat tata kelola pendidikan serta pemerataan fasilitas di berbagai daerah. Pemerintah berharap langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan capaian literasi siswa.

Data dan keterangan dalam artikel ini bersumber dari Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kemendikdasmen, serta pernyataan resmi pejabat terkait dalam agenda peresmian di Sumatra Barat.

(BKHM Setjen Kemendikdasmen)