40 Homeless Media Dirangkul Istana, 3 Langsung Bantah! Netizen: "Ini Resep Buzzer Terstruktur"

Langkah strategis pemerintah dalam merangkul pegiat media digital menuai polemik tajam di publik. Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Muhammad Qodari, resmi mengumumkan kerja sama dengan puluhan homeless media yang kini tergabung dalam wadah bernama New Media Forum. (Foto: Gebrak.id/AI)

Editor: M Zuhro AH

GEBRAK.ID, JAKARTA – Langkah strategis pemerintah dalam merangkul pegiat media digital menuai polemik tajam di publik. Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Muhammad Qodari, resmi mengumumkan kerja sama dengan puluhan homeless media yang kini tergabung dalam wadah bernama New Media Forum.

Namun alih-alih mendapat sambutan hangat, keputusan ini justru disambut gelombang protes dari publik. Warganet ramai-ramai menyebut bahwa media-media ini akan menjelma menjadi buzzer pemerintah yang kehilangan independensinya.

"Ini awal dari pembentukan buzzer berseragam yang biasanya bayar sendiri, sekarang dapet job dari negara," tulis seorang netizen di platform X, Kamis (7/5/2026).

Bantahan Keras Seusai Konferensi Pers

Konferensi pers yang digelar di Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026) itu seharusnya menjadi ajak silaturahmi. Qodari mengungkapkan, istilah homeless media muncul karena banyak kanal digital yang tidak berafiliasi dengan media konvensional, namun kini bertransformasi menjadi entitas media baru.

"Dulu namanya dikenal dengan istilah homeless media, tapi teman-teman berusaha bertransformasi menjadi new media," ujar Qodari dalam sambutannya. "Dengan realita bahwa new media sudah punya followers cukup besar, mungkin sampai 100 juta, dengan views mencapai miliaran, 4 sampai 6 miliar sebulan, hemat kami yang terbaik adalah engage agar kualitas new media semakin meningkat."

Namun suasana berubah ketika beberapa nama yang disebut justru angkat suara membantah. Narasi melalui akun Instagram resminya, @narasinewsroom, menyatakan pernyataan tegas dengan empat poin: tidak bergabung, tidak mengetahui, tidak terlibat, dan tidak menghadiri pertemuan dengan Bakom RI.

Bantahan serupa datang dari Bapak-Bapak ID. Founder Bapak2ID, James Jan Markus, dengan lantang menyebut berita tersebut tidak benar. "Kami tidak pernah menerima undangan, menghadiri pertemuan, maupun melakukan komunikasi dengan Bakom RI. Kami tidak terafiliasi dengan siapa pun," tegas James, Kamis (7/5/2026).

Tak ketinggalan, Ngomongin Uang juga merilis pernyataan di media sosial bahwa klaim yang menyebut mereka "digandeng" atau menjadi "mitra" pemerintah adalah keliru dan tidak berdasar.

Daftar Lengkap 40 Media yang Disebut

Meski ada yang membantah, berikut 40 nama yang disebut Qodari dalam konferensi pers:

1. Folkative, 2. Indozone, 3. Dagelan, 4. Indomusikgram, 5. Infipop, 6. Narasi (membantah), 7. Muslimvlog, 8. USS Feed, 9. Bapak-Bapak ID (membantah), 10. Menjadi Manusia, 11. GNFI, 12. Cretivox, 13. Kok Bisa?, 14. Taubaters, 15. Pandemic Talks, 16. Kawan Hawa, 17. Folix, 18. Ngomongin Uang (membantah), 19. Big Alpha, 20. Good States, 21. Hai Dulu, 22. Proud Project, 23. Vibes, 24. Unframed, 25. Kumpul Leaders, 26. CXO Media, 27. Volix Media, 28. How To Do Nothing, 29. Everless Media, 30. Geometry Media, 31. Folks Diary, 32. Dream, 33. Melodi Alam, 34. NKTSHI, 35. Modestalk, 36. Lead Media, 37. Nalar TV, 38. Mahasiswa dan Jakarta, 39. North West, 40. Mature Indonesia.

Alasan Pemerintah Merangkul Homeless Media

Menanggapi kecaman dan cibiran netizen, Qodari membela langkahnya. "Kalau dijauhi malah susah ngomong kita. Tabayyun dulu, silaturahmi. Kalau silaturahmi, poin-poin masukan, saran bisa tersampaikan dengan baik," kilahnya.

Qodari menjelaskan bahwa kolaborasi ini penting agar pemerintah bisa menjangkau publik lebih luas. "Kehadiran teman-teman new media mencerminkan upaya Bakom untuk menjangkau publik seluas-luasnya, tidak hanya melalui media konvensional, tetapi juga kanal digital sebagai realita komunikasi digital," ungkapnya.

Meski demikian, polemik ini menunjukkan bahwa komunikasi antara Bakom dan para pegiat media digital dinilai masih timpang. Ketidakjelasan status "kerja sama" ini berpotensi menjadi bumerang bagi upaya pemerintah membangun ekosistem komunikasi yang sehat karena publik justru semakin curiga akan adanya upaya politisasi konten kreator menjadi corong kekuasaan.

Sampai berita ini diturunkan, Bakom belum memberikan tanggapan resmi terkait bantahan dari ketiga media tersebut. Publik kini menanti langkah selanjutnya apakah pemerintah akan mengklarifikasi daftar mitra atau justru membiarkan polemik ini mereda dengan sendirinya.

(Berbagai Sumber)