 |
| Terlibatnya TNI di LPDP berpotensi merusak saya kritis akademisi. (Foto: Wikipedia) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID; JAKARTA– Kekhawatiran mendalam mewarnai rencana pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam program pembekalan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pengamat pendidikan menilai langkah ini justru berpotensi membahayakan nalar kritis mahasiswa, yang seharusnya menjadi fondasi utama dunia pendidikan tinggi.
Indra Charismiadji, pengamat pendidikan, secara tegas mengungkapkan bahwa pendekatan militer yang dominan dalam pembekalan akademik dapat menggerus esensi kekritisan. Menurutnya, mahasiswa seharusnya dilatih untuk bertanya, menguji gagasan, mengkritik teori, hingga menantang kemapanan.
"Kalau pendekatan (TNI) ini terlalu dominan, kita bisa menghasilkan lulusan yang patuh, tetapi kurang kritis. Padahal dunia akademik global justru membutuhkan manusia yang mampu berpikir mandiri," ujar Indra dikutip dari Kompas.com, Selasa (5/5/2026).
Ia menambahkan, simbol pelibatan militer dalam pembekalan sipil harus dicermati secara serius. Pendidikan, tegasnya, semestinya memperkuat otonomi warga negara, bukan sekadar membiasakan mereka tunduk pada instruksi. Negara boleh menanamkan nasionalisme, tetapi nasionalisme tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan formal semata.
Lebih lanjut, Indra menyoroti bahwa akar masalah utama LPDP bukanlah kurangnya nasionalisme para penerima beasiswa (awardee). Fakta di lapangan menunjukkan banyak alumni LPDP yang pulang dengan keahlian strategis di bidang kecerdasan buatan, bioteknologi, hingga kebijakan publik, namun justru terbentur birokrasi yang lamban dan ekosistem riset yang sempit.
"Banyak lulusan LPDP belajar bidang-bidang sangat strategis... Tetapi ketika pulang, mereka berhadapan dengan birokrasi yang lambat, pasar riset yang sempit, kampus yang minim dana penelitian, serta lembaga publik yang belum sepenuhnya berbasis meritokrasi," bebernya.
Indra pun mendesak pemerintah untuk menjelaskan secara jernih tujuan pelibatan TNI dalam pembekalan ini. Ia menilai isu tersebut tidak bisa disederhanakan dalam posisi hitam putih. "Kalau tujuannya membangun disiplin, integritas, ketahanan mental, dan kesadaran kebangsaan, tentu ada nilai-nilai dari tradisi militer yang bisa dipelajari. Tetapi kalau pendekatan ini menjadi dominan dan berubah menjadi penyeragaman cara berpikir, itu berisiko," tandasnya.
Di sisi lain, LPDP membela program tersebut dengan menyebutnya sebagai kelanjutan kerja sama strategis. Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP, Lukmanul Hakim, menegaskan bahwa kegiatan persiapan keberangkatan (PK) di Lanud Halim Perdanakusuma (4-9 Mei 2026) bertujuan untuk penguatan karakter, nilai kebangsaan, kepemimpinan, dan kesiapan mental.
Namun, pernyataan ini tidak serta merta meredakan kegaduhan. Publik menyoroti bahwa pembekalan yang sarat dengan budaya hierarkis dan kepatuhan mutan militer dikhawatirkan kontraproduktif dengan prinsip kebebasan akademik yang selama ini diperjuangkan di perguruan tinggi.
(berbagai sumber)
Posting Komentar untuk "Pelibatan TNI dalam LPDP Dinilai Ancam Kekritisan Akademik, Pengamat: Bisa Lahirkan Lulusan Patuh tapi tak Kritis"