Pertamina Tutup Keran Pertalite di SPBU Signature, Kebijakan Elite yang Ancam Masyarakat Miskin?

PT Pertamina membuat kebijakan yang tak pro rakyat dengan membuka SPBU Signature. ( Foto: Gebrak.id)

Editor: Dinar Kencana

GEBRAK.ID; JAKARTA -- PT Pertamina Patra Niaga resmi menghapus penjualan BBM bersubsidi Pertalite di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang telah bertransformasi menjadi SPBU Signature. Kebijakan yang mulai diterapkan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan sekitarnya ini langsung menuai kritik tajam. Alih-alih mempermudah akses energi, langkah ini dinilai justru mempertegas jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun, mengakui bahwa SPBU Signature di lokasi strategis seperti Jalan Antasari dan Pondok Indah kini hanya melayani BBM non-subsidi: Pertamax, Pertamax Turbo, hingga Pertamina Dex.

“SPBU Signature memang tidak menjual BBM subsidi. Ini atas permintaan pengelola SPBU yang bersangkutan,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Apa Itu SPBU Signature? Pusat Layanan Mewah Tanpa Pertalite

SPBU Signature adalah konsep gerai premium Pertamina yang mengedepankan fasilitas dan layanan di atas SPBU biasa. Mulai dari toilet ber-AC, ruang tunggu nyaman, hingga area kuliner kekinian. Namun, di balik kemewahan itu, rakyat kecil yang menjadi konsumen utama Pertalite justru disingkirkan.

Perbedaan mencolok dengan SPBU biasa:

· Produk: Signature hanya jual BBM non-subsidi (Pertamax dsb), sementara SPBU biasa masih menjual Pertalite.

· Target pasar: Kelas menang atas vs seluruh lapisan masyarakat.

· Fasilitas: Eksklusif dan instagrammable standar mal, berbeda dengan SPBU konvensional yang fungsional.

Daftar SPBU Signature di Jakarta & Sekitarnya: Zona Terlarang untuk Pertalite

Berikut lokasi SPBU yang sudah beralih ke Signature, berdasarkan data Pertamina:

Jakarta Barat

· JL. S. PARMAN NO.70 SLIPI

· JALAN PETERNAKAN II NOMOR 18 CENGKARENG

· JL. POS PENGUMBEN, SRENGSENG KEMBANG

Jakarta Selatan

· JL. SULTAN ISKANDAR MUDA KEBAYORAN

· JL. FATMAWATI NO.6 KEC. CILANDAK

· JL. PANGERAN ANTASARI NO.10

· JL. RY PASAR MINGGU

Jakarta Pusat

· JL. CIDENG TIMUR NO.50 GAMBIR

Jakarta Timur

· JL. JEND A YANI NO 9

· JL. RY BINA MARGA, KEL. CEGER

Jakarta Utara

· KAWASAN PERIKANAN SAMUDRA MUARA BARU

Depok

· PONDOK RANGON, DEPOK

Kabupaten Bogor

· JL. RAYA LETNAN SUKARNA, CIAMPEA, BOGOR

Total ada 13 lokasi yang hingga kini terus beroperasi tanpa melayani Pertalite.

Memperjelas Ketimpangan atau Solusi?

Yang menjadi pertanyaan besar: Apakah kebijakan ini tidak semakin memperbesar ketimpangan di masyarakat? Jawabannya: Sangat iya.

Dengan menghilangkan akses Pertalite di SPBU-SPBU yang berada di titik-titik padat penduduk dan jalur strategis, Pertamina secara tidak langsung memaksa masyarakat berpenghasilan rendah untuk:

1. Mencari SPBU biasa yang jaraknya lebih jauh.

2. Membeli BBM non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal jika terdesak.

Bayangkan jika ada warga miskin konsumen Pertalite yang kehabisan bensin tepat di depan SPBU Signature. Dengan kondisi darurat, ia terpaksa harus memilih: membeli Pertamax dengan harga Rp13.900 per liter (selisih Rp3.650 dari Pertalite Rp10.250 per liter) atau mendorong kendaraanya hingga sekian kilometer ke SPBU berikutnya. Ini bukan skenario fiktif, melainkan potensi nyata yang diabaikan Pertamina.

Ilusi Pilihan di Tengah Himpunan Ekonomi

Pertamina berdalih bahwa SPBU Signature adalah jawaban atas kebutuhan layanan premium. Namun, di saat daya beli rakyat tergerus dan subsidi tepat sasaran masih carut-marut, membangun “SPBU mewah” yang eksklusif adalah sebuah nada sumbang. Kebijakan ini justru menegaskan bahwa akses energi yang adil masih jauh dari jangkauan.

SPBU Signature bukan sekadar pergantian nama. Ini adalah proyek segregasi energi yang mengorbankan kepentingan rakyat banyak demi segelintir orang yang berkantong tebal. Pertamina harus segera mengevaluasi kebijakan ini jika tidak ingin terus disebut sebagai BUMN yang memperlebar kesenjangan, bukan menjembataninya.

(berbagai sumber)