 |
| Para ekonom khawatirkan pelemahan rupiah terhadap dolar akan berdampak pada PHK besar-besaran di sektor padat karya. (Foto: Freepik) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID; JAKARTA -- Nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.500 per dolar AS pada Selasa (12/5/2026) mulai memicu kekhawatiran baru di sektor industri nasional. Para analis ekonomi dan pelaku usaha memperingatkan pelemahan rupiah bisa berujung pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, makanan-minuman, hingga elektronik.
Tekanan ini muncul karena banyak industri padat karya di Indonesia masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika rupiah melemah, biaya produksi otomatis ikut melonjak.
Analis mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menilai pelemahan rupiah membuat perusahaan terpaksa melakukan efisiensi besar-besaran demi menjaga kelangsungan usaha. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menghambat ekspansi perusahaan dan berpotensi memicu pengurangan tenaga kerja.
“Ketika impor mahal, anggaran perusahaan ikut membengkak. Akibatnya perusahaan memilih menekan biaya operasional,” demikian penjelasan Ibrahim terkait risiko efisiensi industri.
Mengapa Rupiah Melemah Bisa Memicu PHK?
Sektor padat karya merupakan industri yang menyerap banyak tenaga kerja. Namun sektor ini juga sangat sensitif terhadap kenaikan biaya produksi.
Ketika dolar AS menguat dan rupiah melemah, perusahaan harus membayar lebih mahal untuk membeli bahan baku impor seperti kapas, gandum, bahan kimia, mesin produksi, hingga komponen elektronik.
Akibatnya, margin keuntungan perusahaan menyusut. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan biasanya melakukan beberapa langkah penyelamatan, mulai dari mengurangi produksi, menunda ekspansi, memangkas jam kerja, hingga melakukan PHK.
Sektor tekstil dan produk tekstil menjadi salah satu yang paling rentan karena banyak bahan bakunya masih impor. Industri alas kaki dan elektronik juga menghadapi tekanan serupa.
Selain pelemahan rupiah, dunia usaha juga tengah menghadapi tekanan lain seperti kenaikan biaya energi global, perlambatan permintaan ekspor, serta ketidakpastian geopolitik internasional.
PHK Sudah Terjadi Sejak Awal Tahun
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 10 ribu pekerja terkena PHK sepanjang kuartal pertama 2026. Sektor padat karya disebut menjadi penyumbang terbesar kasus PHK tersebut.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengakui industri padat karya sedang menghadapi tekanan berat akibat dinamika ekonomi global.
Sementara itu, data lain yang dikutip analis menunjukkan jumlah pekerja terdampak PHK sejak Januari hingga April 2026 bahkan diperkirakan mencapai 45 ribu hingga 75 ribu orang.
Wilayah industri seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta disebut menjadi daerah dengan angka PHK tertinggi karena banyak pabrik manufaktur beroperasi di kawasan tersebut.
Pengusaha Mulai Waspada
Kalangan pengusaha juga mulai menyuarakan kekhawatiran. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebelumnya mengingatkan bahwa sektor padat karya sedang berada dalam tekanan berat akibat kenaikan biaya produksi dan kebijakan upah minimum.
Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menyebut sektor padat karya sangat rentan karena biaya tenaga kerja dan operasional terus meningkat di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
Menurut Apindo, jika tekanan biaya terus terjadi sementara daya beli masyarakat melemah, maka perusahaan bisa kesulitan mempertahankan operasional normal.
Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Belum Aman
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Sejumlah anggota DPR mengingatkan bahwa ancaman PHK dan lemahnya daya beli masih menjadi alarm bagi perekonomian nasional. Bahkan beberapa sektor industri disebut masih dalam fase bertahan akibat tingginya biaya produksi dan pelemahan permintaan pasar.
Indeks PMI manufaktur yang turun ke zona kontraksi juga menjadi sinyal bahwa aktivitas industri sedang melambat.
Pemerintah Didorong Segera Bertindak
Sejumlah ekonom menilai pemerintah perlu bergerak cepat untuk menjaga stabilitas rupiah dan membantu industri padat karya agar tidak semakin tertekan.
Beberapa langkah yang dinilai penting antara lain menjaga pasokan devisa, memberikan insentif bagi industri padat karya, memperluas pasar ekspor, hingga menekan impor bahan baku tertentu.
Jika pelemahan rupiah terus berlanjut hingga mendekati Rp18.000 per dolar AS, risiko PHK massal dinilai bisa semakin besar, terutama bagi industri yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor.
(berbagai sumber)
Jangan Terlewatkan Kali Pertama dalam Sejarah: Rupiah Jebol Rp17.500 per Dolar AS! Pemerintah Baru Bergerak Setelah Pasar Panik