 |
| Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM telah meminta perusahaan-perusahaan tambang batu bara untuk memasok hingga 180-190 juta ton batu bara guna menjamin keandalan sistem kelistrikan nasional. ( Foto: Setkab) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik nasional dalam kondisi aman. Pemerintah bahkan telah meminta perusahaan-perusahaan tambang batu bara untuk memasok hingga 180-190 juta ton batu bara guna menjamin keandalan sistem kelistrikan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil menyusul keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, gangguan pasokan listrik yang terjadi bukan disebabkan oleh kekurangan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
"Kebutuhan batu bara PLN secara nasional sekitar 154 juta ton per tahun. Kami sudah mengantisipasi dengan meminta perusahaan batu bara memasok 180 sampai 190 juta ton agar kebutuhan energi pembangkit tetap terjamin," kata Bahlil dalam keterangan resminya, Minggu (21/6/2026).
Ia menegaskan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) telah menjalankan tugas memastikan ketersediaan bahan bakar bagi pembangkit listrik. Adapun proses distribusi hingga batu bara tiba di pembangkit menjadi tanggung jawab operator kelistrikan dan sistem logistik yang dikelola PLN.
Menurut Bahlil, persoalan pemadaman listrik lebih berkaitan dengan aspek teknis operasional jaringan dan pembangkit dibandingkan ketersediaan energi primer. Karena itu, pemerintah meminta PLN segera mengambil langkah-langkah perbaikan yang terukur agar gangguan serupa tidak kembali terjadi.
"Saya sudah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN untuk memastikan penanganan dilakukan secepat mungkin sehingga masyarakat tidak terus-menerus terdampak pemadaman," ujarnya.
Gangguan Dua Pembangkit Besar
Sementara itu, Direktur Utama menjelaskan bahwa gangguan kelistrikan yang memicu pemadaman bergilir berasal dari kendala teknis pada dua pembangkit listrik besar di Pulau Jawa yang dioperasikan oleh mitra perusahaan.
Menurut Darmawan, dua pembangkit milik perusahaan pembangkit listrik swasta atau independent power producer (IPP) mengalami gangguan teknis sehingga harus keluar dari sistem kelistrikan Jawa. Kondisi tersebut mengurangi kapasitas pasokan listrik dan memaksa PLN melakukan manajemen beban untuk menjaga stabilitas jaringan.
Meski demikian, PLN memastikan proses pemulihan terus dilakukan bersama para mitra pembangkit. Tim teknis juga dikerahkan untuk mempercepat perbaikan sehingga kapasitas pembangkit dapat kembali masuk ke sistem secara bertahap.
Pasokan Energi Nasional Tetap Terjaga
Kementerian ESDM menegaskan pasokan energi primer untuk sektor ketenagalistrikan saat ini berada pada level yang aman. Selain batu bara, pemerintah juga terus memantau ketersediaan gas dan bahan bakar lainnya guna menjaga keandalan pasokan listrik nasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara yang mewajibkan perusahaan tambang mengalokasikan sebagian produksinya untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk pembangkit listrik PLN. Kebijakan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menjaga pasokan batu bara tetap stabil meski permintaan global berfluktuasi.
Pemerintah berharap koordinasi antara regulator, PLN, dan pelaku usaha energi dapat mempercepat penyelesaian gangguan teknis sekaligus mencegah terulangnya pemadaman listrik yang merugikan masyarakat maupun dunia usaha.
Dengan jaminan pasokan batu bara yang melebihi kebutuhan tahunan PLN, fokus penanganan kini diarahkan pada percepatan perbaikan pembangkit dan penguatan keandalan sistem distribusi listrik nasional agar pelayanan kepada pelanggan kembali normal.
(berbagai sumber)