 |
| Dadan Hindayana, kepala BGN yang dicopot Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (2/6/2026). (Foto: Setkab) |
GEBRAK.ID; JAKARTA -- Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan publik setelah Dadan Hindayana tidak lagi menjabat sebagai kepala lembaga yang mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selama memimpin BGN sejak lembaga itu dibentuk, Dadan berhasil memperluas cakupan program hingga puluhan juta penerima manfaat.
Namun, di sisi lain, berbagai polemik dan kontroversi terus mengikuti perjalanan lembaga tersebut. Mulai dari pengadaan motor listrik bernilai hampir Rp1 triliun, anggaran jasa event organizer ratusan miliar rupiah, dana pengelolaan opini publik ratusan juta rupiah, hingga rentetan kasus keracunan makanan yang menimpa ribuan siswa, semuanya menjadi bahan kritik publik terhadap tata kelola BGN.
Pengadaan Puluhan Ribu Motor Listrik Rp42 Juta per Unit
Kontroversi terbesar yang mencuat pada 2026 adalah pengadaan sekitar 21.800 unit motor listrik untuk kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Harga satu unit motor disebut mencapai sekitar Rp42 juta hingga Rp50 juta. Dengan jumlah tersebut, nilai pengadaan diperkirakan mendekati Rp1 triliun. Kebijakan ini menuai kritik karena dianggap tidak sejalan dengan prioritas utama program MBG yang berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat.
Bahkan Kementerian Keuangan mengakui pernah menolak usulan pembelian motor dan komputer karena dinilai bukan kebutuhan utama program.
Dadan membela kebijakan tersebut dengan alasan motor listrik diperlukan untuk mobilitas kepala SPPG, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Namun polemik terus berlanjut hingga DPR meminta penjelasan mengenai transparansi pengadaan tersebut.
Dana Pengelolaan Opini Publik Rp800 Juta
Sorotan berikutnya datang dari munculnya anggaran Rp800 juta untuk kegiatan bertajuk Jasa Pengelolaan Opini Publik.
Anggaran tersebut memicu pertanyaan publik karena muncul di tengah berbagai persoalan lapangan yang masih dihadapi program MBG. Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi penggunaan dana tersebut untuk membangun citra dan pengelolaan opini publik ketika kasus keracunan dan persoalan distribusi makanan masih menjadi perhatian masyarakat.
Meski demikian, BGN beralasan bahwa komunikasi publik diperlukan untuk mendukung sosialisasi program nasional yang cakupannya sangat luas.
Anggaran Event Organizer Rp113 Miliar
Kontroversi lain muncul setelah terungkap penggunaan anggaran sekitar Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO).
Data pengadaan menunjukkan dana tersebut tersebar dalam puluhan paket pekerjaan yang melibatkan sejumlah perusahaan EO. Temuan itu langsung menjadi perbincangan luas karena nilainya dianggap sangat besar untuk sebuah lembaga yang fokus pada program gizi nasional.
Dadan menjelaskan bahwa BGN merupakan lembaga baru yang masih membangun sistem kerja dan belum memiliki sumber daya internal yang memadai untuk mengelola kegiatan berskala nasional. Karena itu, penggunaan EO disebut sebagai langkah strategis agar berbagai kegiatan sosialisasi dan koordinasi dapat berjalan efektif.
Anggaran Video Conference Rp5,7 Miliar
Selain EO, publik juga menyoroti anggaran layanan video conference atau rapat daring yang mencapai Rp5,7 miliar untuk periode April hingga Desember 2026.
Kritik muncul karena besarnya nilai kontrak tersebut. BGN kemudian memberikan penjelasan bahwa layanan itu digunakan untuk menghubungkan ribuan SPPG, pemerintah daerah, ahli gizi, hingga pelaksana MBG di seluruh Indonesia secara serentak.
Meski telah dijelaskan, besarnya biaya koordinasi digital tetap menjadi bahan diskusi publik mengenai efisiensi penggunaan anggaran negara.
Rentetan Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis
Selama masa kepemimpinan Dadan, tantangan terbesar BGN justru datang dari lapangan.
Sejumlah kasus keracunan makanan yang diduga berkaitan dengan program MBG terjadi di berbagai daerah. Korbannya terdiri dari siswa sekolah yang menjadi penerima manfaat program. Kasus-kasus tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kualitas bahan makanan, pengawasan dapur, hingga standar keamanan pangan yang diterapkan.
BGN beberapa kali melakukan evaluasi dan bahkan menangguhkan sementara operasional sejumlah SPPG untuk memperbaiki standar keamanan pangan.
Pernyataan yang Menuai Kritik
Dadan juga sempat menuai kritik setelah menyampaikan bahwa angka kejadian keracunan secara statistik sangat kecil dibanding total penerima manfaat program MBG.
Pernyataan tersebut dinilai sebagian kalangan kurang sensitif terhadap para korban yang terdampak. Kritik kemudian berkembang menjadi perdebatan mengenai pendekatan pemerintah dalam merespons insiden keamanan pangan pada program berskala nasional.
Penggeledahan Kantor BGN Menjadi Penutup Masa Jabatan
Kontroversi semakin memuncak ketika kantor pusat BGN menjadi perhatian aparat penegak hukum pada pertengahan 2026. Peristiwa itu terjadi berdekatan dengan pergantian pucuk pimpinan lembaga.
Meski proses hukum masih berjalan dan belum ada kesimpulan resmi mengenai dugaan pelanggaran tertentu, peristiwa tersebut semakin memperkuat sorotan terhadap tata kelola lembaga yang selama ini dipimpin Dadan Hindayana.
Warisan yang Menyisakan Pertanyaan
Tidak dapat dipungkiri bahwa Dadan Hindayana berperan besar dalam membangun fondasi Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Jaringan SPPG berkembang pesat dan jumlah penerima manfaat meningkat signifikan dalam waktu relatif singkat.
Namun berbagai polemik mulai dari pengadaan motor listrik, dana pengelolaan opini publik Rp800 juta, jasa EO Rp113 miliar, anggaran rapat daring Rp5,7 miliar, hingga kasus keracunan makanan membuat masa kepemimpinannya meninggalkan catatan yang tidak sepenuhnya mulus.
Kini publik menunggu langkah pimpinan baru BGN untuk memperbaiki tata kelola, memperkuat transparansi anggaran, dan memastikan program gizi nasional benar-benar berfokus pada kebutuhan masyarakat.
(berbagai sumber)
JANGAN TERLEWATKAN Kejaksaan Agung Jemput Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan Dua Eks Wakilnya, Pengumuman Resmi Sore Ini