 |
| Untuk menghindari penyalahgunaan barcode BBM subsidi, BPH Migas berencana perbarui sistem QR Code pembelian BBM subsidi. (Foto: Dok. BPH Migas) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID; JAKARTA – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan akan segera memperbarui sistem QR Code untuk pembelian BBM subsidi. Langkah ini diambil menyusul terungkapnya sejumlah kasus penyalahgunaan dan pemalsuan barcode yang digunakan untuk mendapatkan Pertalite maupun Solar subsidi secara tidak sah.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, saat menghadiri rilis pengungkapan kasus dugaan penyelundupan dan penyalahgunaan BBM subsidi oleh Polda Sulawesi Selatan di Dermaga Peti Kemas Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (2/6/2026).
Menurut Wahyudi, sistem QR Code yang saat ini digunakan masih bersifat statis sehingga berpotensi diduplikasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, BPH Migas akan mengubahnya menjadi sistem QR Code dinamis yang dilengkapi fitur keamanan tambahan.
"QR Code ini sekarang masih statis, nanti akan dibuat dinamis sehingga tidak ada lagi potensi pemalsuan maupun duplikasi," kata Wahyudi. Ia menambahkan bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) memungkinkan oknum tertentu memanipulasi data kendaraan hingga membuat dokumen yang menyerupai asli untuk memperoleh akses BBM subsidi.
Dilengkapi PIN dan Sistem Keamanan Tambahan
Dalam sistem baru yang sedang disiapkan, BPH Migas berencana menambahkan fitur pengamanan seperti PIN serta mekanisme verifikasi berlapis. Dengan cara tersebut, QR Code tidak mudah dipinjamkan, diperjualbelikan, atau digunakan oleh pihak lain yang tidak berhak.
Wahyudi menegaskan bahwa pembaruan sistem menjadi kebutuhan mendesak mengingat maraknya penyalahgunaan QR Code di sejumlah daerah. Beberapa modus yang ditemukan antara lain penggunaan ganda barcode, peminjaman QR Code kepada pihak lain, hingga pemalsuan identitas kendaraan untuk mendapatkan BBM subsidi dalam jumlah besar.
Dipicu Pengungkapan Kasus BBM Subsidi di Makassar
Rencana pembaruan QR Code ini mencuat setelah aparat mengungkap dugaan jaringan penyalahgunaan BBM subsidi di Sulawesi Selatan. Dalam kasus tersebut, sejumlah truk tangki yang diduga mengangkut BBM subsidi hasil pengumpulan dari berbagai SPBU berhasil diamankan.
BPH Migas menegaskan kendaraan yang diamankan tersebut bukan bagian dari transportir resmi Pertamina. Wahyudi menjelaskan bahwa armada resmi memiliki identitas perusahaan yang jelas dan barcode yang dapat diverifikasi melalui sistem pengawasan distribusi BBM.
"Kalau transportir resmi, ketika barcode dipindai akan muncul identitas perusahaan. Pada kendaraan yang diamankan itu tidak ditemukan data seperti itu," ujarnya.
Upaya Menjaga Subsidi Tepat Sasaran
BPH Migas sejak beberapa tahun terakhir menjadikan QR Code sebagai instrumen utama pengawasan distribusi BBM subsidi melalui aplikasi MyPertamina dan sistem surat rekomendasi bagi sektor tertentu. Kebijakan tersebut bertujuan memastikan subsidi energi hanya dinikmati masyarakat yang berhak sesuai ketentuan pemerintah.
Lembaga tersebut juga berulang kali mengingatkan masyarakat agar tidak membagikan atau memperlihatkan QR Code kepada pihak lain karena berisiko disalahgunakan. QR Code yang terhubung dengan data kendaraan dan kuota BBM dapat dimanfaatkan oknum untuk membeli BBM subsidi secara ilegal.
Selain penguatan QR Code, BPH Migas bersama Pertamina terus melakukan penyempurnaan sistem pengawasan distribusi BBM subsidi, termasuk verifikasi data kendaraan dan pencocokan identitas pengguna saat pengisian di SPBU. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan praktik penimbunan serta penyelundupan BBM yang selama ini merugikan negara dan masyarakat.
Dengan penerapan QR Code dinamis dan sistem keamanan yang lebih ketat, pemerintah berharap distribusi Pertalite dan Solar subsidi dapat semakin tepat sasaran serta terhindar dari berbagai modus penyalahgunaan yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi.
(berbagai sumber)