 |
| BPS gelar sensus menyasar pelaku ekonomi digital seperti influencer dan afiliator yang selama ini luput dari pendataan konvensional mulai Senin (15/6/2026). ( Foto: freepik) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID; JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi memulai Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara serentak di seluruh Indonesia pada Senin (15/6). Pendataan skala nasional yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026 ini menghadirkan sejumlah terobosan baru, salah satunya dengan menyasar pelaku ekonomi digital seperti influencer dan afiliator yang selama ini luput dari pendataan konvensional .
Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo, menjelaskan bahwa berbeda dengan sensus satu dekade lalu, cakupan SE2026 diperluas. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang sebelumnya tidak termasuk, kini menjadi bagian dari pendataan. Selain itu, BPS juga membidik pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif dan digital, mulai dari usaha rumahan hingga afiliator dan influencer.
Metode Door to Door dan Jaminan Kerahasiaan Data
Untuk menjangkau seluruh pelaku usaha, termasuk yang tidak terlihat secara fisik, petugas sensus akan melakukan pendataan langsung dari rumah ke rumah atau door to door. Pendekatan ini menyasar usaha yang tidak memiliki identitas atau papan nama.
"Akan door to door. Walaupun tidak tampak aktivitas usahanya dari luar, tidak ada plangnya dan seterusnya, maka kita akan ke rumah-rumah menangkap itu semua. Kita juga akan bekerja sama dengan asosiasi dan pelaku platform digital untuk membantu pendataan," ujar Sonny di Kendari .
Kepala BPS Kabupaten Bogor, Bambang Pamungkas, mengakui bahwa tantangan terbesar dalam sensus kali ini adalah mendata pelaku usaha digital yang beroperasi dari rumah tanpa papan nama. Petugas akan menggali potensi penghasilan setiap anggota keluarga, termasuk dari skema afiliasi dan aktivitas digital lainnya.
BPS menjamin kerahasiaan seluruh data responden sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau, Toto Haryanto Silitonga, menyatakan bahwa BPS menerapkan prinsip TIR (Terima petugas, Isi jawaban dengan benar, dan Rahasia) . Seluruh data yang diinput petugas melalui aplikasi FASIH langsung terkirim secara real-time ke pusat data BPS, sehingga petugas tidak dapat mengakses atau mengunduh data tersebut .
Menangkap Wajah Ekonomi Digital
Sensus Ekonomi 2026 menjadi momen penting untuk memotret transformasi ekonomi Indonesia pascapandemi, khususnya pesatnya pertumbuhan ekonomi digital. Sekretaris Utama BPS, Zulkipli, menyebutkan bahwa BPS menargetkan lebih dari 30 juta pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar.
Zulkipli menekankan bahwa pendataan aktivitas ekonomi berbasis digital menjadi salah satu pembaruan krusial. "Perdagangan online itu banyak yang tidak terlacak. Industri digital, YouTuber, di rumah-rumah banyak aktivitas yang terhubung dengan ekonomi. Di tahun 2016 lalu itu hampir tidak ada," ungkapnya dalam acara Kick Off SE2026.
Pelaku usaha seperti dropshipper, reseller, dan affiliator yang selama ini berbisnis dari balik layar ponsel kini masuk radar pendataan. BPS berharap data ini dapat memberikan gambaran utuh mengenai jumlah warga yang memperoleh penghasilan dari platform digital, yang selama ini masih bersifat kasar.
Dukungan dan Harapan Pemerintah Daerah
Berbagai daerah menyambut baik pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif, menekankan bahwa data hasil sensus akan menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan selama satu dekade mendatang. Hal senada juga disampaikan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, yang menjadi warga pertama yang didata di daerahnya dan mengajak masyarakat memberikan data yang benar dan lengkap.
Melalui anggaran sekitar Rp1,3 triliun, BPS akan mengerahkan petugas dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dan masyarakat umum, untuk menyukseskan agenda nasional ini. Hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi kompas bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan industri, investasi, UMKM, hingga ekonomi hijau dan biru yang lebih tepat sasaran dan inklusif.
( berbagai sumber)