 |
| Komisi IX DPR RI menyetujui empat langkah efisiensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diajukan Badan Gizi Nasional (BGN). (Foto: BGN) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID,JAKARTA – Komisi IX DPR RI menyetujui empat langkah efisiensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diajukan Badan Gizi Nasional (BGN). Melalui skema tersebut, pemerintah memperkirakan belanja negara dapat dihemat hingga sekitar Rp40 triliun tanpa mengurangi kualitas layanan gizi bagi penerima manfaat.
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, mengatakan langkah efisiensi yang dipaparkan pimpinan baru BGN dinilai mampu membuat pelaksanaan program lebih efektif sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal pemerintah.
"Kalau kita lihat skema efisiensinya, ada empat yang disampaikan, saya kira akan sangat signifikan dampak penghematannya," kata Zainul usai rapat bersama BGN, Jumat (26/6).
Menurut dia, BGN telah berkomitmen melakukan penghematan sedikitnya Rp40 triliun, baik untuk pelaksanaan program tahun ini maupun dalam penyusunan anggaran 2027. DPR pun memberikan waktu selama dua pekan kepada BGN untuk menyelesaikan perhitungan final sebelum kembali dibahas dalam rapat kerja berikutnya.
Empat langkah efisiensi
Dalam rapat tersebut, BGN memaparkan empat strategi utama yang akan diterapkan.
Pertama, melakukan evaluasi terhadap jumlah penerima manfaat. Salah satu opsi yang dikaji adalah memfokuskan penerima MBG kepada kelompok yang paling membutuhkan, sehingga tidak seluruh siswa SMA atau sederajat otomatis memperoleh program tersebut.
Kedua, mengurangi frekuensi penyaluran makanan. Jika sebelumnya makanan diberikan enam hari dalam sepekan atau sekitar 25 hari setiap bulan, ke depan penyaluran direncanakan hanya berlangsung lima hari, yakni Senin hingga Jumat mengikuti hari efektif sekolah.
Ketiga, mengevaluasi besaran insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Insentif yang sebelumnya disamaratakan akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani masing-masing dapur MBG.
Keempat, menerapkan sistem klasterisasi SPPG berdasarkan kapasitas dan kinerja. Dengan mekanisme tersebut, alokasi anggaran maupun insentif akan lebih proporsional sesuai beban kerja setiap satuan pelayanan.
Anggaran 2027 diperkirakan turun
Sebelumnya, BGN mengusulkan kebutuhan anggaran sekitar Rp270 triliun untuk pelaksanaan MBG pada 2027, naik tipis dibanding alokasi 2026 sebesar Rp268 triliun. Namun, dengan berbagai langkah efisiensi tersebut, kebutuhan anggaran diperkirakan dapat ditekan secara signifikan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyatakan efisiensi MBG akan memberikan ruang fiskal lebih besar tanpa mengurangi kualitas makanan maupun sasaran utama program. Menurutnya, penghematan tersebut turut membantu menjaga defisit APBN tetap berada di bawah batas 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Efisiensi diarahkan untuk meningkatkan efektivitas
DPR menegaskan efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas Program Makan Bergizi Gratis. Sebaliknya, langkah tersebut diharapkan membuat penggunaan anggaran lebih tepat sasaran, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan program, sekaligus memastikan manfaat MBG tetap dirasakan oleh kelompok prioritas.
Hasil final perhitungan penghematan akan dipaparkan BGN dalam rapat lanjutan bersama Komisi IX DPR RI setelah proses evaluasi selesai dilakukan dalam dua pekan mendatang.
( berbagai sumber)