 |
| Kepala Barenbang Ketenagakerjaan Kemnaker RI, Anwar Sanusi. (Foto: Humas Kemnaker) |
GEBRAK.ID, JAKARTA – Pemerintah memproyeksikan pasar kerja Indonesia akan mengalami perubahan besar pada 2026. Peluang kerja baru diperkirakan terus bertambah seiring berkembangnya program hilirisasi industri dan percepatan transisi menuju ekonomi hijau.
Namun, di balik optimisme tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus segera dibenahi, mulai dari tingginya jumlah pekerja informal hingga kesenjangan kompetensi tenaga kerja.
Gambaran tersebut tertuang dalam Outlook Ketenagakerjaan 2026 yang disusun Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Kepala Barenbang Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan dunia kerja saat ini tengah mengalami transformasi yang sangat cepat akibat perkembangan teknologi, digitalisasi, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), otomatisasi, hingga tuntutan pembangunan berkelanjutan.
"Indonesia berada pada momentum penting untuk mentransformasi pasar kerja menuju struktur yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Outlook Ketenagakerjaan 2026 memberikan gambaran mengenai peluang, tantangan, serta arah kebijakan yang perlu ditempuh untuk memperkuat ketahanan pasar kerja nasional," ujar Anwar dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (22/6/2026).
Menurut Anwar, salah satu motor utama penciptaan lapangan kerja baru berasal dari kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang terus didorong pemerintah. Kebijakan tersebut diyakini mampu menciptakan nilai tambah industri sekaligus membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.
Selain hilirisasi, sektor ekonomi hijau diperkirakan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan lapangan kerja baru dalam beberapa tahun mendatang. Outlook Ketenagakerjaan 2026 memproyeksikan jumlah green jobs atau pekerjaan hijau akan mencapai sekitar 3,88 juta tenaga kerja pada 2026.
Peluang tersebut muncul seiring pesatnya pengembangan energi baru dan terbarukan, ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, hingga modernisasi sektor industri yang semakin ramah lingkungan.
Meski demikian, Anwar mengingatkan bahwa peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila kualitas sumber daya manusia mampu mengikuti kebutuhan industri.
"Peluang kerja yang tercipta dari hilirisasi dan ekonomi hijau harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Karena itu, pengembangan keterampilan menjadi faktor yang sangat penting," kata Anwar.
Di sisi lain, laporan tersebut juga menyoroti berbagai tantangan yang masih membayangi pasar kerja nasional. Salah satunya adalah masih tingginya jumlah pekerja di sektor informal yang mencapai sekitar 58 persen dari total angkatan kerja. Kondisi tersebut menunjukkan transformasi menuju pekerjaan yang lebih produktif dan berkualitas masih membutuhkan upaya yang lebih kuat.
Perkembangan ekonomi digital juga menghadirkan tantangan baru. Munculnya berbagai pekerjaan berbasis platform digital membuka peluang pendapatan bagi masyarakat, tetapi di saat yang sama menuntut adanya penyesuaian regulasi terkait hubungan kerja, perlindungan sosial, dan kepastian hukum bagi para pekerja digital.
Tak kalah penting, kesenjangan kompetensi atau skill mismatch juga masih menjadi pekerjaan rumah besar. Outlook Ketenagakerjaan 2026 mencatat hanya sekitar 50 persen tenaga kerja yang memiliki kemampuan literasi digital dasar hingga menengah, sementara kebutuhan industri diperkirakan mencapai lebih dari 80 persen tenaga kerja dengan kompetensi digital yang memadai.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat program pengembangan kompetensi melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), peningkatan pelatihan berbasis teknologi, penguatan keterampilan digital dan energi hijau, serta penyelarasan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Anwar menegaskan, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan pelatihan menjadi kunci agar Indonesia mampu memanfaatkan bonus peluang kerja yang lahir dari transformasi ekonomi.
"Penguatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi kunci untuk memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dari transformasi ekonomi dan teknologi," pungkas Anwar.
(Sumber: Biro Humas Kemnaker)