 |
| Setidaknya ada empat ruas jalan strategis yang masuk dalam daftar prioritas penerapan jalan berbayar di Jakarta, yaitu Jalan MH Thamrin, Jalan Imam Bonjol, Kawasan Kuningan, dan Jalan Gatot Subroto. (Foto: istimewa) |
GEBRAK.ID; JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan keseriusannya dalam penerapan sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik. Kebijakan yang telah lama dinanti ini ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028 untuk mengurai kemacetan parah di ibu kota.
Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik (SPBE/ERP) Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Zulkifli, mengonfirmasi bahwa target implementasi tersebut telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta.
“Untuk targetnya tahun 2028 atau 2029,” ujar Zulkifli dalam acara Jakarta Future Festival di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu (6/6/2026).
4 Ruas Jalan di “Segitiga Emas” Jadi Sasaran Pertama
Dalam tahap awal, kebijakan ini akan menyasar pusat aktivitas bisnis utama Jakarta yang dikenal sebagai kawasan Segitiga Emas. Setidaknya ada empat ruas jalan strategis yang masuk dalam daftar prioritas penerapan jalan berbayar:
1. Jalan MH Thamrin
2. Jalan Imam Bonjol
3. Kawasan Kuningan
4. Jalan Gatot Subroto
“Jalan Imam Bonjol, Thamrin, Kuningan, dan Gatot Subroto. Saya pikir itu adalah lokasi yang paling ideal di kawasan Segitiga Emas,” tegas Zulkifli di hadapan awak media.
Keempat kawasan tersebut dipilih karena dinilai memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tertinggi serta menjadi jantung kegiatan ekonomi dan perkantoran Jakarta.
Tarif Masih Dikaji, Menyesuaikan Kantong Masyarakat
Meskipun waktu dan lokasi telah mulai mengerucut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menentukan besaran tarif yang akan dikenakan kepada pengguna jalan.
Zulkifli menjelaskan bahwa pihaknya tidak bisa serta-merta mematok angka saat ini karena penentuan tarif harus berdasarkan kondisi ekonomi mendatang. Survei mendalam akan dilakukan sekitar satu tahun sebelum kebijakan diterapkan.
“Nanti saat akan diimplementasikan, kisarannya bisa berbeda karena harus mempertimbangkan ability to pay (kemampuan membayar) dan willingness to pay (kemauan membayar) masyarakat,” jelasnya .
Menggantikan Ganjil-Genap yang Mulai Tak Efektif?
Penerapan ERP ini dipandang sebagai solusi permanen untuk mengendalikan volume kendaraan, menggantikan skema ganjil-genap yang dinilai mulai kehilangan efektivitasnya dalam beberapa tahun terakhir.
Sistem ini akan secara otomatis membebankan biaya pada kendaraan pribadi yang melintas di jam-jam sibuk, dengan harapan mendorong peralihan massal ke transportasi umum seperti MRT, LRT, dan TransJakarta .
(berbagai sumber)