 |
| Skema insentif operasional senilai Rp6 juta per hari yang selama ini diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dikaji ulang. (Foto: BGN) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID; JAKARTA— Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang memastikan pihaknya akan mengkaji ulang skema insentif operasional senilai Rp6 juta per hari yang selama ini diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut, menyusul ditemukannya pembengkakan jumlah titik dapur dan potensi pemborosan anggaran yang mencapai lebih dari Rp1 triliun per bulan.
"Ya, insentif Rp6 juta (per hari tiap SPPG) akan kami evaluasi," kata Nanik kepada media, Jumat (12/6).
Meski demikian, Nanik menegaskan bahwa evaluasi ini tidak akan berdampak pada anggaran bahan baku makanan yang tetap sebesar Rp10 ribu per porsi untuk penerima manfaat.
"Rp10 ribu (per porsi) itu kan bahan baku, tidak ada kaitannya dengan (insentif) Rp6 juta per hari. Kita evaluasi insentif Rp6 juta supaya efisien," ujarnya.
Kebocoran Akibat Pembengkakan Titik Dapur
Rencana evaluasi ini mengemuka setelah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap adanya potensi pemborosan besar dalam pelaksanaan MBG. Berdasarkan temuan, jumlah titik dapur melonjak jauh dari rencana awal.
Awalnya, pemerintah merencanakan sekitar 21 ribu titik SPPG. Namun, realisasi di lapangan telah mencapai 27.877 titik. Artinya, terdapat tambahan sekitar 6.877 titik yang tidak sesuai rencana awal.
Dengan skema insentif Rp6 juta per hari untuk setiap dapur, penambahan ribuan titik tersebut berpotensi menimbulkan pengeluaran negara yang tidak perlu. Zulhas menyebut pembengkakan ini menyebabkan pemborosan lebih dari Rp1 triliun per bulan atau sekitar Rp12 triliun per tahun.
"Nah, ada membengkak 6.877 titik. Kalau Rp6 juta satu hari, maka satu bulan ada pengeluaran lebih dari Rp1 triliun pemborosan," ujar Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6) .
Selain itu, titik dapur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) juga dilaporkan membengkak drastis, dari perkiraan sekitar 2.000 titik menjadi 8.617 titik .
Skema Availability-Based dan Penyalahgunaan
Insentif Rp6 juta per hari bagi SPPG diatur dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 244 Tahun 2025. Skema ini bersifat availability-based atau berbasis ketersediaan layanan, artinya dana diberikan untuk menjamin kesiapsiagaan operasional dapur MBG, bukan berdasarkan jumlah porsi makanan yang disalurkan .
Skema inilah yang menjadi sorotan sekaligus celah. Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mendalami dugaan korupsi terkait tata kelola program ini. Eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya serta Lodewyk Pusung, telah ditetapkan sebagai tersangka .
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa para tersangka diduga memanfaatkan dana insentif ini untuk keuntungan pribadi, termasuk dugaan praktik jual beli titik izin SPPG.
"Kurang lebih yang (insentif SPPG) Rp6 juta itu. Yang per hari kan," kata Syarief di Kejagung, Jakarta, Kamis (4/6) .
Menurut penyidik, yayasan-yayasan yang tidak layak tetapi terafiliasi dengan para tersangka ditunjuk sebagai mitra untuk mengelola dapur MBG dan mendapatkan insentif harian tersebut .
Respons BGN dan Langkah Penataan
Menanggapi situasi ini, Kepala BGN Nanik S. Deyang memilih untuk tidak berkomentar banyak terkait temuan Kejagung. "Wah, enggak tahu saya soal (insentif Rp6 juta) dipakai eks pejabat, tanya Kejagung dong, masa tanya sama saya," ujarnya singkat.
Saat ini, BGN tengah fokus pada penataan ulang program MBG yang ditargetkan selesai dalam satu bulan. Nanik menegaskan komitmennya untuk melakukan efisiensi anggaran tanpa mengurangi target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.
Langkah yang telah diambil antara lain moratorium pembukaan titik dapur baru dan refocusing penerima manfaat agar lebih tepat sasaran. Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk memastikan setiap dapur yang beroperasi benar-benar memiliki kapasitas dan memenuhi standar.
"Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting ini," tegas Zulhas .
Insentif Rp6 juta per hari, yang awalnya dirancang oleh eks Kepala BGN Dadan Hindayana sebagai kompensasi bagi mitra yang menanggung investasi pembangunan dapur, kini akan diteliti ulang agar skema pendanaan program MBG lebih efisien dan akuntabel ke depannya.
( berbagai sumber)