 |
| Chendy Vicky. (Foto: Dok.Pribadi) |
Nahdlatul Ulama (NU) telah memasuki abad kedua sebagai organisasi keagamaan terbesar di dunia. Namun, di balik perjalanan panjang tersebut, NU justru menghadapi berbagai dinamika internal yang memunculkan tanda tanya di kalangan warga nahdliyin.
Setidaknya ada tiga persoalan yang menjadi sorotan. Pertama, aspek moral, terutama menyangkut kedekatan sejumlah elite organisasi dengan figur yang dinilai memiliki sikap pro-Israel di tengah tragedi kemanusiaan yang menimpa rakyat Palestina.
Kedua, persoalan tata kelola organisasi, khususnya yang berkaitan dengan administrasi dan pengelolaan keuangan dalam isu konsesi tambang. Ketiga, memanasnya hubungan di level kepemimpinan tertinggi yang memunculkan kesan adanya friksi antara unsur Rais Aam dan Rais Syuriah.
Di tengah situasi tersebut, NU akan segera memasuki fase penting, yakni suksesi kepemimpinan melalui muktamar. Momentum ini menjadi kesempatan untuk mengembalikan marwah NU sebagai organisasi kemasyarakatan yang selama ini dikenal sebagai salah satu pilar utama demokrasi Indonesia.
Pandangan tersebut bukan tanpa dasar. Dalam berbagai kajian politik Indonesia, termasuk yang pernah disampaikan ilmuwan politik William Liddle, demokrasi Indonesia dinilai memiliki kekuatan karena ditopang oleh organisasi masyarakat sipil besar seperti NU dan Muhammadiyah.
Menjawab Pertanyaan Besar tentang Masa Depan NU
Menjelang muktamar, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang layak dijawab. Siapa sosok yang tepat memimpin NU ke depan? Bagaimana relasi NU dengan negara? Dan bagaimana posisi NU dalam percaturan dunia internasional?
Menjawab pertanyaan tersebut membutuhkan ukuran yang objektif. Setidaknya terdapat empat kriteria penting bagi calon Ketua Umum PBNU.
Pertama, memiliki kedalaman ilmu, baik dalam bidang keislaman maupun ilmu sosial. Kedua, dekat dengan akar rumput nahdliyin serta memiliki hubungan yang baik dengan para kiai sepuh.
Ketiga, mampu menjadi jembatan antara NU, masyarakat, dan negara, baik dalam kerja sama maupun kritik yang konstruktif. Keempat, memiliki kapasitas membawa NU kembali berperan aktif di tingkat internasional sebagaimana pernah ditunjukkan pada era kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) maupun KH Said Aqil Siradj.
Menurut penulis, tantangan tersebut membutuhkan figur yang relatif muda, memiliki energi besar, pengalaman organisasi yang matang, serta tetap menjaga independensi NU sebagai organisasi masyarakat, bukan kepanjangan tangan kepentingan politik praktis.
Dari sejumlah nama yang mulai diperbincangkan menjelang muktamar, penulis menilai Gus Hery Haryanto Azumi merupakan salah satu figur yang layak dipertimbangkan.
Rekam Jejak Gus Hery
Dari sisi personal, Gus Hery merupakan sosok yang tumbuh dari tradisi pesantren, namun memiliki wawasan yang luas dan berperspektif global. Ia tetap berpijak pada nilai-nilai pesantren sembari aktif membangun tradisi intelektual, literasi, dan aktivisme.
Perjalanan organisasinya dimulai dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga dipercaya menjadi Ketua Umum Pengurus Besar PMII. Selama memimpin organisasi tersebut, ia dinilai tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap penguatan tradisi intelektual melalui pengembangan paradigma baru di tubuh PMII.
Bahkan setelah menyelesaikan masa kepemimpinannya, Gus Hery tetap aktif membina kader-kader muda PMII di berbagai daerah sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap regenerasi organisasi.
Komitmen terhadap Pluralisme dan Civil Society
Di luar rekam jejak personal, Gus Hery dinilai konsisten memperjuangkan nilai-nilai pluralisme sebagaimana diwariskan oleh Gus Dur. Relasinya yang luas dengan berbagai kalangan lintas agama, suku, dan latar belakang menjadi salah satu bukti komitmennya terhadap keberagaman.
Ia juga dikenal sebagai salah satu penggagas Majelis Dzikir Hubbul Wathon (MDHW), forum yang mempertemukan para ulama dari berbagai daerah sebagai upaya memperkuat moderasi beragama sekaligus menangkal berkembangnya paham radikalisme.
Dalam konteks hubungan NU dan negara, penulis menilai Gus Hery merupakan representasi kader civil society NU yang memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara kerja sama dengan pemerintah dan sikap kritis yang konstruktif. Karakter kepemimpinannya yang egaliter membuatnya mudah diterima oleh berbagai kalangan.
Potensi Membawa NU ke Tingkat Global
Di level internasional, Gus Hery dinilai memiliki kemampuan diplomasi yang baik. Jaringan pergaulannya melintasi berbagai negara dan kawasan dunia, termasuk dengan sejumlah tokoh internasional. Menariknya, jejaring tersebut dibangun tanpa bergantung pada jabatan formal yang prestisius.
Kemampuan tersebut dinilai menjadi modal penting apabila NU ingin kembali memainkan peran strategis dalam diplomasi perdamaian, dialog lintas agama, serta isu-isu kemanusiaan global sebagaimana pernah dilakukan pada periode kepemimpinan sebelumnya.
Pada akhirnya, menjelang muktamar, seluruh warga NU diharapkan dapat memilih pemimpin secara objektif, jernih, dan mengedepankan kepentingan organisasi.
NU adalah rumah besar umat, bukan milik kelompok tertentu ataupun kepentingan politik sesaat. Karena itu, pemimpin yang dipilih harus benar-benar mampu menjaga independensi organisasi sekaligus membawa NU menjawab tantangan zaman.
Tidak semua orang dapat menjadi pemimpin yang baik. Namun, sejarah menunjukkan bahwa pemimpin besar kerap lahir dari ruang-ruang yang sederhana.
Gus Hery mungkin bukan sosok yang sempurna, tetapi perjalanan panjangnya menunjukkan proses pembelajaran, kedewasaan, dan pengalaman yang menurut penulis layak menjadi pertimbangan dalam menentukan arah masa depan Nahdlatul Ulama.
23 Juni 2026
*) Kader Muda Nahdlatul Ulama