 |
| Danantara akan memangkas jumlah entitas BUMN dari semula 1.077 menjadi hanya sekitar 200-300 perusahaan. ( Foto: danantara) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID; JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) terus menggencarkan agenda besar transformasi badan usaha milik negara (BUMN). Target ambisius yang dipasang adalah memangkas jumlah entitas BUMN dari semula 1.077 menjadi hanya sekitar 200-300 perusahaan.
Langkah radikal ini memicu pertanyaan publik, terutama nasib ribuan karyawan di perusahaan pelat merah. Namun, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Seluruh karyawan dipastikan akan dialihkan ke perusahaan hasil konsolidasi.
"Pastinya Bapak Presiden (Prabowo Subianto) tidak ingin ada PHK," tegas Dony dalam keterangan pers yang dirilis Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Kamis (12/6/2026) .
Alasan di Balik 'Operasi Pangkas' BUMN
Mengapa pemerintah nekat merampingkan jumlah BUMN hingga 80%? Dony menjelaskan bahwa saat ini terdapat banyak perusahaan yang tidak efisien dan merugi. Data Danantara menunjukkan, dari total 1.077 perusahaan, sekitar 52% di antaranya tercatat merugi dengan akumulasi kerugian mencapai Rp 20 triliun.
Selain itu, Danantara menemukan adanya praktik transaksi berlapis antara induk perusahaan, anak usaha, hingga perusahaan cucu yang menyebabkan inefisiensi biaya besar-besaran.
"Selama ini kita membiasakan layering transaction antara induk ke anak-anak, ke cucu-cucu, ke cicit, yang menyebabkan inefisiensi. Kurang lebih inefisiensinya itu Rp 30 triliun," ungkap Dony .
Dengan melakukan konsolidasi, Danantara menargetkan penghematan langsung hingga Rp 50 triliun per tahun tanpa harus menunggu peningkatan profitabilitas dari perusahaan hasil merger.
Logika di Balik Jaminan 'Zero PHK'
Kekhawatiran terbesar para pekerja BUMN adalah potensi gelombang PHK. Namun, Danantara memiliki logika finansial yang kuat mengapa opsi PHK tidak dipilih.
Dony mengungkapkan bahwa total biaya tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan yang di-"streamline" hanya berkisar Rp 2-3 triliun per tahun. Angka ini sangat kecil dibandingkan potensi penghematan Rp 50 triliun yang akan didapatkan.
"Kita hitung, berapa sih biaya tenaga kerjanya setahun? Ternyata cuma Rp 2-3 triliun. Jadi saya berpikir, kalau gitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp 47 triliun," jelasnya .
Ia menegaskan bahwa kesalahan struktur bisnis dan inefisiienci bukanlah kesalahan para pekerja. Oleh karena itu, mereka tidak boleh menjadi korban.
"Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Karena kita tidak mau menzalimi karyawan, karena itu kan bukan salah mereka," pungkas Dony.
Sektor yang Terdampak: dari Pertamina hingga Telkom
Proses perampingan ini sudah berjalan dan menyentuh hampir semua sektor. Danantara tercatat telah melikuidasi 167 anak cucu perusahaan serta mengonsolidasikan berbagai holding.
Beberapa langkah strategis yang sudah terlihat antara lain:
· Pertamina: Menggabungkan PT Pertamina Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional, dan Pertamina International Shipping (PIS). Langkah ini diklaim telah menghemat sekitar 600-700 juta dolar AS .
· Telkom: Memangkas 67 anak usaha menjadi hanya 19 entitas yang fokus pada bisnis inti digital dan infrastruktur .
· Asuransi: Merampingkan 15 perusahaan asuransi BUMN menjadi hanya 3 entitas besar (life insurance, general insurance, credit insurance).
· Pupuk & Semen: Melakukan likuidasi terhadap puluhan anak perusahaan di PT Pupuk Indonesia dan PT Semen Indonesia.
Target pemerintah adalah seluruh proses penataan ini rampung pada tahun 2026, lebih cepat dari rencana awal yang sempat dipatok pada 2027.
Target Akhir: BUMN Lebih Sehat dan Laba Rp 400 Triliun
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengarahkan agar jumlah BUMN yang besar ini dirasionalisasi untuk meningkatkan tata kelola dan daya saing global . Dengan jumlah entitas yang lebih sedikit, pengawasan diharapkan lebih mudah, pemborosan terminasi, dan BUMN bisa fokus pada bisnis inti masing-masing.
Dengan efisiensi ini, Danantara menargetkan laba BUMN pada tahun 2027 bisa menembus angka Rp 400 triliun, naik signifikan dari realisasi tahun 2025 yang berada di kisaran Rp 332 triliun.
( berbagai sumber)