 |
| Pemerintah bayar subsidi & kompensasi energi Rp233 T di semester I-2026, melonjak 44,4% demi jaga daya beli masyarakat di tengah gejolak global. ( Foto: kemenkeu) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID,JAKAKRTA - Pemerintah telah membayarkan belanja subsidi dan kompensasi ke BUMN penugasan sebesar Rp 233 triliun hingga semester I-2026. Realisasi ini mencapai 52,1% dari pagu APBN dan melonjak 44,4% secara tahunan (year on year/yoy).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dari total tersebut, rinciannya terdiri atas subsidi sebesar Rp 116 triliun dan kompensasi sebesar Rp 116,9 triliun. Peningkatan belanja kompensasi ini terutama didorong oleh kenaikan volume konsumsi BBM bersubsidi, LPG 3 kilogram, dan listrik bersubsidi.
"Subsidi dan kompensasi sampai dengan semester I tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp 233 triliun atau 52,1% dari pagu APBN untuk menjaga daya beli masyarakat," ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (7/7/2026).
Menurut penjelasannya, lonjakan belanja ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), pergerakan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya volume konsumsi berbagai komoditas bersubsidi.
Untuk subsidi non-energi, peningkatan realisasi terutama didorong oleh pembayaran subsidi pupuk. Pemerintah mencatat volume penyaluran berbagai barang bersubsidi juga meningkat dibandingkan semester I-2025:
· Penyaluran BBM bersubsidi naik 7,8%
· Volume LPG 3 kilogram meningkat 2%
· Jumlah pelanggan listrik bersubsidi bertambah 2,1%
· Penyaluran pupuk bersubsidi melonjak 21,4%
Pemerintah menilai peningkatan belanja subsidi dan kompensasi ini menjadi salah satu instrumen APBN dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global dan gejolak geopolitik.
Sebelumnya, hingga Mei 2026, realisasi subsidi dan kompensasi tercatat sebesar Rp 203,7 triliun, yang berarti terjadi penambahan sekitar Rp 29,3 triliun sepanjang Juni 2026. Pemerintah juga telah menyiapkan tambahan anggaran Rp90-100 triliun untuk subsidi energi guna mengantisipasi dampak krisis energi global akibat konflik di Timur Tengah.
Melalui berbagai kebijakan subsidi ini, pemerintah berharap dapat terus menjaga daya beli masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi nasional sepanjang 2026, dengan tetap memastikan APBN berada dalam koridor yang sehat.
( berbagai sumber)