 |
| BGN mengevaluasi Program MBG dengan memvalidasi data penerima manfaat dan menyusun skema insentif SPPG yang lebih adil. ( Foto: BGN) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID,JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi difokuskan pada dua aspek utama, yakni validasi data penerima manfaat serta penyempurnaan skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar lebih adil dan efektif.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan akurasi jumlah penerima manfaat yang selama ini menjadi dasar pelaksanaan program.
"Yang pertama kami perbaiki adalah memastikan apakah data 63 juta penerima manfaat itu benar. Setelah itu kami menentukan siapa yang memang harus diprioritaskan dan wilayah mana yang membutuhkan layanan lebih dahulu," ujar Agustina kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7).
Menurutnya, validasi data menjadi langkah penting agar penyaluran Program MBG benar-benar tepat sasaran. Pemerintah ingin memastikan bantuan makanan bergizi diterima oleh kelompok yang paling membutuhkan, terutama anak-anak dan masyarakat rentan.
Skema Insentif SPPG Akan Disesuaikan
Selain pembenahan data penerima manfaat, BGN juga tengah mengevaluasi mekanisme pemberian insentif kepada SPPG yang menjadi ujung tombak pelaksanaan Program MBG di berbagai daerah.
Selama ini, besaran insentif dinilai masih seragam meskipun beban kerja masing-masing SPPG berbeda. Ada unit pelayanan yang hanya melayani sekitar 1.000 penerima manfaat dalam radius dekat, sementara SPPG lain harus menjangkau wilayah yang lebih luas dengan jumlah penerima yang jauh lebih besar.
Agustina menilai kondisi tersebut tidak mencerminkan asas keadilan sehingga diperlukan formula baru yang mempertimbangkan jumlah penerima manfaat, luas wilayah layanan, hingga tingkat kesulitan operasional.
"Kami akan menyusun skema insentif yang lebih adil sehingga besaran insentif tidak lagi disamaratakan," katanya.
Digitalisasi Tingkatkan Transparansi
BGN juga berencana memperkuat sistem pengelolaan dan pengawasan Program MBG melalui transformasi digital.
Selama ini, pertanggungjawaban penggunaan anggaran masih banyak bertumpu pada kepala SPPG. Ke depan, sistem digital akan diterapkan agar pelaporan lebih transparan, mudah diawasi, serta meminimalkan potensi penyimpangan.
Digitalisasi juga diharapkan mampu mempercepat proses monitoring pelaksanaan program secara nasional sehingga pemerintah dapat melakukan evaluasi secara real time.
DPR Dorong Evaluasi Menyeluruh
Sebelumnya, Komisi IX DPR RI juga meminta BGN segera memberikan kepastian mengenai moratorium pembentukan dapur baru MBG sekaligus memastikan evaluasi program berjalan menyeluruh. DPR menilai keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada ketepatan sasaran penerima, kesiapan infrastruktur, serta tata kelola yang akuntabel.
Masukan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat implementasi salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
Komitmen Perbaikan Program
Dengan evaluasi yang sedang dilakukan, BGN berharap pelaksanaan Program MBG menjadi lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Validasi data penerima manfaat, pembaruan skema insentif SPPG, serta penerapan sistem digital diyakini akan meningkatkan kualitas layanan sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara lebih akuntabel.
Pemerintah menegaskan evaluasi tersebut bukan untuk mengurangi komitmen terhadap Program Makan Bergizi Gratis, melainkan memastikan pelaksanaannya semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia.
( berbagai sumber)