Editor: A. Rayyan K
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, dalam konferensi pers mingguan di Teheran, Senin (20/7/2026). (Foto: MFA)
GEBRAK.ID -- Di tengah meningkatnya ketegangan militer dengan Amerika Serikat (AS), Iran menyatakan telah menerima usulan dari para mediator internasional sebagai langkah untuk membuka kembali jalur diplomasi. Pernyataan tersebut memunculkan harapan baru di tengah eskalasi konflik yang dalam sepekan terakhir diwarnai saling serang antara kedua negara.
Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, dalam konferensi pers mingguan di Teheran, Senin (20/7/2026).
Meski mengonfirmasi bahwa Iran telah menerima proposal dari pihak mediator, Baghaei tidak menjelaskan secara rinci isi usulan tersebut. Ia juga tidak memberikan kepastian terkait laporan yang menyebut Qatar mengajukan proposal baru untuk menghidupkan kembali perundingan antara Teheran dan Washington, termasuk usulan gencatan senjata selama 10 hari.
"Kami telah menerima usulan dari para mediator," kata Baghaei, tanpa mengungkapkan detail lebih lanjut mengenai proses diplomatik yang sedang berlangsung.
Baghaei menegaskan bahwa jalur diplomasi Iran tetap berjalan aktif meskipun negaranya masih melakukan respons militer terhadap serangan yang dilancarkan Amerika Serikat.
Menurut Baghaei, upaya diplomatik dan langkah pertahanan nasional berjalan secara bersamaan demi melindungi kepentingan Iran sekaligus membuka peluang penyelesaian konflik melalui dialog.
Dalam kesempatan itu, Baghaei juga mengecam serangan terbaru Amerika Serikat yang disebut menyasar sejumlah infrastruktur sipil di Iran.
Baghaei menuding serangan tersebut menghantam fasilitas publik seperti jembatan dan pusat layanan kesehatan. Ia menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar masyarakat sipil.
"Serangan terhadap infrastruktur sipil merupakan pelanggaran terhadap hak masyarakat atas kehidupan, keamanan, dan martabat manusia," tegasnya.
Selain menyoroti perkembangan konflik, Baghaei juga menyinggung nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) perdamaian yang sebelumnya ditandatangani Iran dan Amerika Serikat pada 18 Juni 2026.
Menurut Baghaei, isi kesepakatan tersebut sudah sangat jelas dan tidak memberikan alasan bagi Washington untuk mengingkari komitmen yang telah disepakati kedua belah pihak.
Baghaei menegaskan bahwa selama ini Teheran berpegang pada prinsip saling menghormati komitmen dalam setiap kesepakatan internasional.
"Iran berpegang pada prinsip bahwa komitmen harus dibalas dengan komitmen. Namun, ketika pihak lain berulang kali melanggar kewajibannya, Iran juga menghentikan pelaksanaan komitmennya," ujar Baghaei.
Baghaei turut menegaskan posisi negaranya terkait Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia yang menjadi penghubung utama perdagangan minyak internasional.
Menurut Baghaei, Iran akan terus menjalankan kedaulatannya di kawasan tersebut dan tidak akan membiarkan adanya tindakan yang dinilai merugikan kepentingan nasional.
Pernyataan itu muncul setelah Amerika Serikat dalam beberapa hari terakhir melancarkan serangkaian serangan ke sejumlah wilayah di Iran bagian selatan.
Washington menyatakan operasi militer tersebut bertujuan melemahkan kemampuan Iran dalam mengancam jalur pelayaran komersial internasional di kawasan Teluk.
Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan menggunakan rudal dan pesawat nirawak (drone) yang menargetkan sejumlah pangkalan serta fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Bahrain, dan Yordania.
Eskalasi konflik antara kedua negara memicu kekhawatiran masyarakat internasional karena berpotensi mengganggu stabilitas kawasan Timur Tengah, termasuk keamanan jalur perdagangan global dan pasokan energi dunia.
Dengan masih terbukanya saluran diplomatik melalui para mediator, berbagai pihak berharap peluang dialog dapat mencegah konflik berkembang menjadi konfrontasi yang lebih luas.
(Sumber: Xinhua)