 |
| OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global dan pelemahan PMI manufaktur. Simak kebijakan terbaru SLIK di sini. ( Foto: inppolri. go. id) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID,JAKARTA--- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) nasional masih dalam kondisi resilient atau tahan banting, di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya risiko geopolitik. Keyakinan ini merupakan hasil dari Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) yang digelar pada 1 Juli 2026.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa meskipun dinamika global masih perlu diwaspadai, fundamental sektor keuangan domestik tetap kuat. "RDKB OJK pada 1 Juli 2026 menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Dinamika Global yang Melemah, Namun Terkendali
Menurut Friderica, perkembangan geopolitik terkini, khususnya di Timur Tengah, menunjukkan tren mereda. Hal ini tercermin dari penurunan harga minyak dunia yang kembali mendekati level sebelum konflik, sehingga tekanan terhadap pasar energi global ikut berkurang.
Meski demikian, OJK menilai risiko geopolitik masih membayangi. Badan Energi Internasional (IEA) bahkan memperingatkan bahwa krisis di Selat Hormuz berpotensi mengubah peta energi dunia dan mendorong negara-negara meninjau ulang strategi keamanan pasokan energi mereka . World Economic Forum juga mencatat bahwa transisi energi global mulai terfragmentasi akibat ketegangan geopolitik yang mempengaruhi keamanan pasokan.
Dari sisi makro ekonomi, terjadi divergensi indikator di negara maju. Di Amerika Serikat, pasar tenaga kerja masih solid, namun tekanan inflasi kembali meningkat sehingga memunculkan ekspektasi suku bunga tinggi bertahan lebih lama (higher for longer) . Sementara itu, ekonomi China masih dibayangi lemahnya permintaan domestik dan sektor swasta.
Meski OECD dan Bank Dunia telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global, Friderica mengingatkan bahwa prospek tersebut masih berpotensi melemah jika konflik geopolitik kembali meningkat.
Perlambatan Manufaktur dan Respons Kebijakan
Di dalam negeri, OJK mencatat adanya perlambatan aktivitas manufaktur. Hal ini tercermin dari Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia yang turun ke level 46,9 pada Juni 2026, dari sebelumnya 50,0 pada Mei, yang menandakan kontraksi.
Ekonom Indef, Didik J. Rachbini, menilai penurunan ini sebagai momentum untuk memperkuat transformasi industri nasional melalui investasi berkualitas dan perbaikan iklim usaha. "Angka PMI ini merupakan indikasi sektor industri kita sakit lama dan sekarang masuk zona bahaya merah pada level indeks di bawah 50," tegasnya.
Namun, Kementerian Perindustrian menyatakan optimisme masih terjaga. Indeks Kepercayaan Industri (IKI) tercatat di level 52,90 pada Juni 2026, masih di zona ekspansi. Kemenperin pun telah menyiapkan strategi, termasuk program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dan penurunan harga gas alam cair (LNG) menjadi US$13 per MMBTU.
Kendati terjadi pelemahan di sektor riil, OJK menilai stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga berkat bauran kebijakan fiskal dan moneter yang terus menopang perekonomian.
Optimalisasi SLIK untuk Percepatan Akses Kredit
Sejalan dengan upaya menjaga stabilitas, OJK juga terus memperkuat infrastruktur keuangan. Salah satu langkah strategis yang mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2026 adalah optimalisasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Dalam aturan baru ini, OJK mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan untuk memperbarui status kredit atau pembiayaan yang telah dilunasi paling lambat tiga hari kerja setelah pelunasan . Sebelumnya, pembaruan data sering memakan waktu hingga satu bulan lebih, yang kerap menghambat masyarakat saat mengajukan kredit baru.
Selain itu, OJK menetapkan ambang batas (threshold) informasi debitur hanya untuk fasilitas pembiayaan dengan nilai di atas Rp1 juta. Kebijakan ini bertujuan agar informasi yang tersedia lebih proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
Friderica menjelaskan bahwa optimalisasi SLIK ini diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta Program 3 Juta Rumah. "Hal ini pada akhirnya diharapkan mampu mendorong perluasan akses kredit dan pembiayaan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM," ujarnya.
Penegakan Hukum dan Perlindungan Konsumen
Dalam RDKB tersebut, OJK juga mengungkapkan hasil penegakan hukum di bidang Pasar Modal, Derivatif, dan Bursa Karbon. OJK menjatuhkan sanksi administrasi berupa denda Rp86 miliar, serta mencabut 1 izin usaha dan 6 izin pembekuan.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, sebelumnya juga telah mengusung delapan solusi strategis untuk memperkuat sektor jasa keuangan, termasuk pemulihan kepercayaan publik dan penguatan pengawasan terintegrasi untuk menghadapi tantangan ke depan.
Dengan berbagai langkah antisipatif dan kebijakan strategis tersebut, OJK optimistis sektor jasa keuangan nasional mampu menghadapi badai ketidakpastian global dan tetap menjadi penopang utama perekonomian Indonesia.
( berbagai sumber)