 |
| Target penyaluran biodiesel B50 di seluruh Indonesia ditetapkan rampung 1 Oktober 2026. (Foto: esdm) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID,JAKARTA– Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia telah menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biodiesel B50 pada 1 Oktober 2026. Target ini menjadi bagian dari masa transisi penerapan mandatori biodiesel campuran 50 persen (B50) yang resmi dimulai sejak 1 Juli 2026 lalu.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan optimisme terhadap percepatan penyaluran B50. Saat peresmian program oleh Presiden Prabowo Subianto, tingkat penyaluran B50 tercatat telah mencapai 67 persen. Pihaknya meyakini angka ini akan terus meningkat dan mencapai 100 persen dalam waktu dekat.
"Target saya adalah 1 Oktober sudah full B50 di semua titik. Kemarin yang kita laporkan pada saat peresmian dengan Pak Presiden kan 67% sudah tersalurkan. Nah mudah-mudahan dalam beberapa minggu ini sudah nyampe lah 100%," ujar Eniya usai acara Pekan Riset Sawit Indonesia di Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026).
Masa Transisi dan Evaluasi
Pemerintah menetapkan masa transisi selama tiga bulan untuk memberikan waktu bagi badan usaha dalam menghabiskan stok B40 yang masih tersisa sekaligus menyesuaikan proses pencampuran (blending) ke spesifikasi B50. Berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM, badan usaha yang masih memiliki persediaan B40 diberikan izin untuk menyalurkannya hingga 30 September 2026.
Evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program ini direncanakan akan dilakukan pada Desember 2026. Eniya menjelaskan evaluasi tersebut akan melihat kelancaran masa transisi dan kesiapan seluruh badan usaha penyalur, termasuk yang berada di luar BUMN.
"Nanti di Desember yang selama 4 bulan ini pertama kita lihat transisi. Apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak. Apakah semua bisa dalam waktu 3 bulan itu menyelesaikan semua full B50," jelasnya.
Progres Distribusi dan Jaminan Keamanan Mesin
Data per awal Juli 2026 menunjukkan, dari total 6.412 SPBU Pertamina yang menyalurkan biosolar, sebanyak 57,6 persen atau setara 3.696 SPBU telah menyalurkan B50. Sementara sisanya masih dalam proses transisi dari B40. Pertamina sendiri mengonfirmasi bahwa 29 dari 126 terminal bahan bakar di seluruh Indonesia telah siap mendistribusikan B50, dan jumlah ini akan terus ditambah secara bertahap selama masa transisi.
Pemerintah juga memastikan bahwa B50 aman digunakan dan tidak akan merusak mesin kendaraan. Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menegaskan bahwa kebijakan B50 telah melalui pengujian mendalam dan evaluasi menyeluruh di berbagai sektor, termasuk otomotif, mesin pertanian, alat berat pertambangan, kereta api, transportasi laut, dan pembangkit listrik.
"B50 bukan kebijakan yang dibuat dalam semalam, ini adalah hasil dari perjalanan hampir dua dekade dalam pengembangan biodiesel nasional," ujar Dwi . Indonesia telah memulai program biodiesel sejak 2008 dengan B2,5 dan secara bertahap meningkat melalui B10, B20, B30, B35, B40, hingga kini B50.
Dampak Ekonomi dan Ketahanan Energi
Program mandatori B50 merupakan bagian dari agenda strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada impor BBM. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menyatakan bahwa dengan program ini, pemerintah berfokus untuk menghentikan impor solar sepenuhnya.
Penghentian impor solar secara total diperkirakan dapat memberikan penghematan anggaran negara hingga Rp170 triliun per tahun . Saat ini, konsumsi diesel nasional mencapai 38-40 juta kiloliter per tahun, dengan sekitar 3-4 juta kiloliter di antaranya masih harus diimpor. Implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) menjadi 16,7-18 juta kiloliter, dan kebutuhan minyak sawit mentah (CPO) menjadi 15,2-16,3 juta ton per tahun.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menambahkan, peningkatan permintaan CPO ini akan memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. "Jika harga CPO di luar negeri rendah dan negara lain tidak mau membeli, kita akan sisihkan sebagian untuk program B50. Ini akan meningkatkan harga bagi petani, meningkatkan industri, dan meningkatkan kemakmuran negara," ujarnya.
( berbagai sumber)