Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir Terima Kartu Wartawan Utama Khusus, 42 Tahun Berkarya di Pers
Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menerima Kartu Wartawan Utama Khusus dari Dewan Pers setelah menekuni dunia jurnalistik selama 42 tahun. Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Hari Pers dan Literasi Muhammadiyah 2026 di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Kamis (13/8/2026). (Foto: Muhammadiyah)
Editor: A. Rayyan K
GEBRAK.ID, JAKARTA — Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menerima Kartu Wartawan Utama Khusus dari Dewan Pers setelah menekuni dunia jurnalistik selama 42 tahun. Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Hari Pers dan Literasi Muhammadiyah 2026 di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Kamis (13/8/2026).
Kartu Wartawan Utama Khusus untuk Haedar telah disetujui Dewan Pers pada Maret 2026. Pengakuan itu menjadi penanda atas perjalanan panjang Haedar di dunia pers yang dimulai sejak masa mahasiswa sekitar 1982. Hingga kini, ia masih aktif menulis dan berkontribusi dalam kegiatan jurnalistik.
Haedar mengaku bersyukur mendapat apresiasi tersebut. Ia menyebut kartu wartawan itu sebagai salah satu cita-cita yang sudah lama ingin diwujudkannya.
“Secara persisnya, ada yang mungkin lebih awal lagi atau lebih lanjut. Saya benar-benar menjadi wartawan di Suara Muhammadiyah, media tertua di Indonesia yang berdiri pada 1915,” kata Haedar.
Dalam kesempatan yang sama, Haedar menyampaikan orasi ilmiah bertajuk “Pers Berkemajuan: Relasi Media, Agama, dan Semangat Kebangsaan”. Ia menegaskan pers memiliki peran penting dalam menghadirkan informasi yang benar, berimbang, dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Menurut Haedar, profesi wartawan memiliki tanggung jawab besar karena informasi yang disampaikan media dapat memengaruhi kehidupan masyarakat dan arah kehidupan berbangsa.
“Dunia wartawan, dunia pers adalah dunia yang mulia. Karena kita ingin menampilkan berbagai informasi yang cover both sides, narasi dan informasi yang benar, yang baik, serta memberi arah bagi kehidupan berbangsa. Itu harus terus kita jaga bersama, sesulit apa pun,” ujarnya.
Haedar mengakui tantangan pers semakin kompleks seiring perkembangan media sebagai industri. Pers juga tidak terlepas dari berbagai kepentingan politik sehingga wartawan dituntut menjaga kecerdasan, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugas.
“Ketika pers menjadi industri dan juga beririsan dengan politik, memang tidak selalu mudah. Seperti melaut di antara banyak karang. Tetapi saya yakin dengan kecerdasan dan kepiawaian insan pers, kita tetap mampu menyajikan informasi terbaik bagi masyarakat dan menampilkan kebenaran,” kata Haedar.
Haedar juga menilai media massa tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Berbagai lembaga negara, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, hingga Polri, membutuhkan kritik dan masukan dari media. “Sebuah bangsa dan negara hidup juga dari kritik, dari masukan, dan dari informasi yang beragam. Di situlah bangsa akan menjadi lebih maju,” ungkapnya.
Meski demikian, Haedar mengingatkan bahwa kebebasan pers harus berjalan bersama etika. Menurut Haedar, etika menjadi pegangan agar kebebasan media tetap diarahkan untuk menyampaikan kebenaran dan kepentingan publik.
“Kita menjunjung tinggi etika luhur. Karena itu, aspek etika harus tetap menjadi pegangan. Semangat kita adalah menampilkan kebenaran, kebaikan, dan hal-hal yang penting bagi kepentingan bangsa dan negara,” tegas Haedar.
Hari Pers dan Literasi Muhammadiyah
Kegiatan tersebut diinisiasi Majelis Pustaka Informasi (MPI) PP Muhammadiyah bersama Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (UKW) UMJ.
Rektor UMJ Ma’mun Murod berharap kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran mengenai posisi pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
Ketua MPI PP Muhammadiyah Muchlas MT menjelaskan, pers memiliki sejarah panjang dalam perjalanan Muhammadiyah. Salah satunya melalui Suara Muhammadiyah yang lahir pada 1915.
“Sejarah tersebut menunjukkan bahwa pers dan literasi bukan sekadar instrumen komunikasi Muhammadiyah, tetapi merupakan bagian dari tradisi intelektual dan gerakan pencerdasan dakwah menyertai perjalanan Muhammadiyah sejak awal berdirinya,” katanya.
Muchlas menilai tradisi pers dan literasi menjadi bagian dari karakter gerakan Muhammadiyah. Melalui pers, gagasan pembaruan dan nilai-nilai Islam dapat disampaikan sekaligus mengikuti perkembangan zaman.
Atas dasar sejarah tersebut, PP Muhammadiyah menetapkan 13 Agustus sebagai Hari Pers dan Literasi Muhammadiyah.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mengingatkan pentingnya peran insan pers di tengah derasnya arus informasi. Ia menilai masyarakat membutuhkan informasi yang dapat dipercaya, terutama ketika hoaks dan disinformasi semakin mudah beredar.
“Berita hari ini banyak yang hoaks dan palsu. Banyak sekali disinformasi. Padahal masyarakat itu kebutuhan pada informasi itu layaknya kebutuhan pada udara dan minum,” katanya.
Komarudin menekankan pentingnya proses verifikasi sebelum informasi disampaikan kepada publik. Menurutnya, kehadiran organisasi seperti Muhammadiyah dan berbagai kelompok masyarakat dapat membantu memperkuat ekosistem informasi yang memberikan pencerahan.
Dalam orasinya, Haedar kembali menegaskan bahwa kontribusi Muhammadiyah melalui berbagai bidang, termasuk pers dan pendidikan, diarahkan untuk kepentingan bangsa. “Sebenarnya apa yang kami bangun dan kami usahakan tidak lain adalah untuk kepentingan bangsa,” ujarnya.
Haedar pun mengajak seluruh elemen bangsa membangun kehidupan kebangsaan berdasarkan konstitusi dan kebersamaan yang produktif. Menurut Haedar, sinergi antara organisasi kemasyarakatan, akademisi, media, pemerintah, dan masyarakat menjadi penting untuk menghadapi tantangan Indonesia ke depan.
“Ketika ormas keagamaan, dunia akademik, maupun media memberikan kritik kepada pemerintah dan lembaga-lembaga negara, semuanya itu bertujuan membawa bangsa ini menjadi lebih maju dan lebih mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain,” pungkasnya.
(Sumber: Muhammadiyah)
