Capaian Pendidikan Naik, Kemendikdasmen Siapkan Rp61,1 Triliun untuk Transformasi 2027

GEBRAK.ID, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan langkah lanjutan untuk mempercepat transformasi pendidikan pada 2027. Sejumlah indikator pendidikan menunjukkan perkembangan positif, mulai dari akses sekolah, kualitas pembelajaran, serapan lulusan vokasi hingga tata kelola kementerian.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan perkembangan tersebut saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Senin (31/8/2026). Menurutnya, capaian yang telah diraih menjadi dasar untuk memperkuat program pendidikan yang berdampak langsung terhadap peserta didik, guru, dan satuan pendidikan.

“Kami juga mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dari pimpinan Komisi X beserta seluruh anggota sehingga kebijakan dan program yang kami laksanakan selama ini dapat berjalan dengan optimal, dan Alhamdulillah hasilnya juga sudah dirasakan oleh masyarakat,” ujar Abdul Mu’ti.

Pada 2025, transisi PAUD ke SD meningkat menjadi 66,15 persen, dari 63,81 persen pada 2024. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–18 tahun juga naik dari 92,37 persen menjadi 93,13 persen.

Perbaikan turut terlihat dalam pendidikan vokasi. Tingkat serapan kerja lulusan yang bekerja kurang dari satu tahun meningkat menjadi 74,60 persen, dibandingkan 71,83 persen sebelumnya. Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikdasmen juga naik menjadi 92,34 dari 89,10.

Anggota Komisi X DPR RI Denny Cagur mengapresiasi perkembangan tersebut, terutama peningkatan akses pendidikan dan serapan lulusan vokasi.

“Kami memberikan apresiasi terkait angka partisipasi sekolah usia 7–18 tahun meningkat. Itu merupakan upaya pemerataan akses di Indonesia,” kata Denny.

Memasuki 2027, Kemendikdasmen memperoleh pagu anggaran Rp61,10 triliun. Angka itu bertambah Rp2,86 triliun dibandingkan pagu indikatif sebesar Rp58,24 triliun.

Sebanyak Rp55,5 triliun diarahkan untuk Program Kerja Prioritas Nasional. Anggaran tersebut antara lain mencakup revitalisasi satuan pendidikan Rp9,28 triliun, Sekolah Nasional Terintegrasi Rp7,21 triliun, digitalisasi pembelajaran Rp5,83 triliun, serta Program Indonesia Pintar sebesar Rp13,79 triliun.

Kemendikdasmen juga menyiapkan Rp14,09 triliun untuk peningkatan kesejahteraan guru non-ASN dan Rp5 triliun untuk inisiatif awal pelaksanaan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Abdul Mu’ti menegaskan transformasi pendidikan membutuhkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan agar akses dan kualitas pendidikan semakin merata.

“Kami berharap semua anak Indonesia mampu memperoleh akses pendidikan yang adil, berkualitas, relevan, serta membentuk jati diri bangsa yang kuat dan berdasar nilai luhur,” pungkas Abdul Mu’ti.

(Devona R/Sumber: Kemendikdasmen)