Kemendikdasmen dan BGN Kembangkan Loka MBG dengan Belajar dari SIPLah

GEBRAK.ID, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menjalin kerja sama untuk mengembangkan tata kelola belanja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui platform Loka MBG. Pengembangan ini mengadaptasi pengalaman Kemendikdasmen dalam mengelola Sistem Informasi Pembelanjaan Sekolah (SIPLah).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Dukungan Pengembangan Tata Kelola Belanja SPPG. Melalui kolaborasi ini, tata kelola pengadaan kebutuhan SPPG diharapkan berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, termasuk dalam pencatatan setiap transaksi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyambut baik kerja sama tersebut. Ia berharap pengembangan Loka MBG dapat meningkatkan kualitas pelayanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para murid di seluruh Indonesia.

“Alhamdulillah, ini satu kerja sama yang sangat bagus, dan mudah-mudahan dengan kerja sama ini pelayanan MBG semakin baik, tepat sasaran, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh murid di Indonesia. Karena sekali lagi ini adalah bagian dari upaya yang sangat diharapkan Bapak Presiden untuk anak-anak kita berbadan sehat dan juga memiliki semangat untuk belajar,” kata Abdul Mu’ti di Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, SIPLah dipilih sebagai rujukan karena sistem tersebut telah berjalan dan terbukti mendukung tata kelola belanja satuan pendidikan. Menurutnya, mengadopsi sistem yang sudah teruji lebih tepat dibandingkan membangun mekanisme baru yang belum diketahui efektivitasnya.

“Tujuannya kita belajar atau kita melihat benchmarking cara yang sudah terbukti saja. Daripada kita mengarang-ngarang sesuatu yang belum pernah ada, yang belum tentu bisa jalan, jadi kita mengadopsi, meniru sesuatu yang memang sudah berjalan, sudah baik di Kemendikdasmen. Tinggal kita modifikasi sedikit, kita harapkan bisa sebaik bagaimana Kemendikdasmen mengelola SIPLah,” ujar Sudaryono.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PAUD Dikdas PNFI) Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menyampaikan bahwa pengalaman pengelolaan SIPLah menjadi salah satu dukungan konkret Kemendikdasmen dalam kerja sama tersebut.

Sepanjang 2025, SIPLah mencatat 5,01 juta transaksi dengan nilai mencapai Rp21,6 triliun dari 294.897 satuan pendidikan. Jumlah transaksi itu tumbuh 20,76 persen, sedangkan nilai transaksinya meningkat 25,58 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pengalaman tersebut akan menjadi referensi dalam mendukung pengembangan Loka MBG.

Melalui SIPLah, satuan pendidikan dapat melakukan pengadaan barang dan jasa dari 73.725 toko yang tersebar di 496 kabupaten/kota. Sistem ini memungkinkan sekolah membandingkan harga, mengacu pada standar harga pemerintah daerah, serta memperoleh informasi transaksi secara transparan. Setiap transaksi juga tercatat sehingga dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Gogot menambahkan, kerja sama tersebut mencakup pembagian tugas dan peran masing-masing pihak, dukungan penyedia sistem perdagangan elektronik, serta pendampingan Kemendikdasmen melalui Balai Layanan Tata Kelola Sumber Daya Satuan Pendidikan (Balai SDSP).

“Pengalaman ekosistem SIPLah ini yang akan kita sampaikan dalam kerja sama ini untuk dapat mendukung Loka MBG,” kata Gogot.

Pengembangan Loka MBG akan diawali dengan uji coba yang melibatkan 40 SPPG dan sekitar 200 pemasok. Platform tersebut dijadwalkan menjalani peluncuran awal atau soft launch pada 30 Oktober 2026. Selanjutnya, peluncuran besar atau grand launch direncanakan pada Desember 2026, sebelum diterapkan secara penuh pada Januari 2027.

Melalui pengembangan ini, pengalaman Kemendikdasmen dalam mengelola SIPLah diharapkan dapat menjadi landasan bagi BGN untuk membangun tata kelola belanja SPPG yang lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

(Devona R/Sumber: Kemendikdasmen)