Maruli Simanjuntak Resmi Gantikan Tito Karnavian sebagai Kepala BNPPDT

GEBRAK.ID, JAKARTA — Jenderal TNI Maruli Simanjuntak resmi menggantikan Tito Karnavian sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT). Pergantian kepemimpinan itu ditandai dengan serah terima tugas dan tanggung jawab di Kantor BNPPDT, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Prosesi tersebut menjadi kelanjutan dari pelantikan Maruli oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis (15/10/2026) di Istana Negara, Jakarta. Dalam pelantikan itu, Maruli tidak hanya dipercaya memimpin BNPPDT, tetapi juga menjabat sebagai Wakil Panglima TNI.

Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Negara, pengangkatan Maruli merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 105/TNI Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia merangkap Kepala BNPPDT.

Dalam agenda serah terima, Maruli menerima tanggung jawab kepemimpinan dari Tito Karnavian. Keduanya kemudian hadir bersama di hadapan awak media setelah prosesi berlangsung.

Pergantian ini menandai dimulainya tugas Maruli dalam mengoordinasikan pengelolaan kawasan perbatasan dan daerah terpencil. Tantangan di bidang tersebut mencakup penguatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan di wilayah yang memiliki keterbatasan akses dan infrastruktur.

Kehadiran BNPPDT diharapkan dapat mendukung koordinasi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar pengelolaan kawasan perbatasan berjalan lebih terpadu. Wilayah perbatasan memiliki posisi strategis karena berkaitan dengan kedaulatan negara sekaligus kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

Maruli merupakan perwira tinggi TNI yang kini mengemban tugas tambahan di luar struktur komando militer. Penunjukannya menjadi bagian dari penataan kepemimpinan lembaga yang menangani urusan perbatasan dan daerah terpencil.

Sementara itu, Tito Karnavian menyerahkan tanggung jawab jabatan tersebut setelah memimpin BNPPDT. Serah terima pada Senin (19/10/2026) menjadi tahapan administratif sekaligus simbolis dalam memastikan peralihan kepemimpinan berlangsung.

Ke depan, perhatian publik akan tertuju pada langkah Maruli dalam menjalankan mandat barunya, terutama terkait penguatan koordinasi dan percepatan pembangunan kawasan perbatasan serta daerah terpencil di Indonesia.

(A. Rayyan K/Sumber: Antara, Setneg RI)